Pengantar Ilmu Hukum: paket kilat

Berdasarkan UCTA 1977, klausul antarbisnis yang mengecualikan tanggung jawab atas kerusakan harta benda akibat kelalaian sah:

1. ASelalu, karena pelaku usaha bebas bernegosiasi
2. BHanya jika ditandatangani direktur perusahaan
3. CTidak pernah, dalam keadaan apa pun
4. DHanya jika memenuhi syarat kewajaran (reasonableness)

Seorang klien menolak (repudiate) kontrak periklanan pada hari kontrak dibuat. Agensi mengabaikannya, memasang iklan selama seluruh periode, dan menggugat harganya. Dalam White and Carter v McGregor:

1. AAgensi harus terlebih dahulu memperoleh perintah pengadilan
2. BAgensi dapat menuntut harga penuh
3. CAgensi hanya dapat menuntut ganti rugi setelah mengurangi kerugian
4. DAgensi tidak dapat menuntut apa pun

Seorang pengemudi mengalami tabrakan ringan, tidak menderita cedera fisik, tetapi penyakit kelelahan kroniknya menjadi permanen. Dalam Page v Smith, ia dapat menuntut ganti rugi karena:

1. ATergugat bermaksud mencederainya
2. BIa memiliki ikatan kasih sayang yang erat dengan pengemudi lain
3. CIa korban primer dan suatu jenis cedera pribadi dapat diperkirakan
4. DCedera psikiatris selalu dapat dituntut setelah kecelakaan lalu lintas apa pun, sekecil apa pun

Gugatan kelalaian terhadap otoritas publik tentang cara menjalankan kewenangan undang-undang sering gagal karena:

1. AKewenangan menurut undang-undang otomatis menciptakan kewajiban hukum privat untuk menggunakannya dengan hati-hati bagi setiap warga
2. BOtoritas selalu kebal dari semua gugatan
3. CPengadilan enggan membebankan kewajiban atas kegagalan memberi manfaat atau atas keputusan kebijakan
4. DOtoritas harus digugat di pengadilan pidana

Dalam R (Jackson) v Attorney General, House of Lords memutuskan bahwa:

1. AHouse of Lords dapat memveto rancangan apa pun secara permanen
2. BParliament Act 1949 dan Hunting Act 2004 yang disahkan berdasarkan undang-undang itu sah
3. CHunting Act tidak selaras dengan hak-hak Konvensi
4. DUndang-undang yang disahkan berdasarkan Parliament Acts hanyalah peraturan delegasi yang tidak sah

Doktrin "margin of appreciation" Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa berarti:

1. APengadilan tidak pernah meninjau keputusan nasional
2. BNegara memiliki keleluasaan tertentu dalam melindungi hak, terutama pada isu moral yang sensitif
3. CNegara boleh mengabaikan putusan Strasbourg kapan pun parlemennya sendiri tidak setuju dengan hasilnya
4. DSetiap negara harus menerapkan aturan yang identik

Anggota geng mengancam D agar merampok kantor pos. D bergabung dengan geng itu dengan mengetahui bahwa geng itu memakai kekerasan. Mengikuti R v Hasan, D:

1. ADapat mengandalkan duress karena ancamannya nyata, segera, dan tidak mungkin ia hindari
2. BDapat mengandalkan necessity sebagai ganti duress
3. CTidak dapat mengandalkan duress karena ia secara sukarela bergaul dengan penjahat yang keras
4. DDapat mengandalkan duress hanya jika perampokannya gagal

Dalam R v Brown (1993), House of Lords memutuskan bahwa persetujuan bukan pembelaan terhadap dakwaan s47 dan s20 yang timbul dari:

1. ATato yang dibuat oleh seniman tato berlisensi
2. BPerbuatan sadomasokistis atas dasar suka sama suka antara orang dewasa secara privat
3. CCedera yang diderita dalam pertandingan tinju yang diselenggarakan dengan semestinya antara orang dewasa yang menyetujuinya
4. DPembedahan yang dilakukan tanpa tanda tangan pasien

Dalam Ratti (1979), Mahkamah memutuskan bahwa individu TIDAK dapat mengandalkan direktif terhadap negara:

1. AJika negara anggota gagal mentransposisikannya
2. BSebelum batas waktu transposisi berakhir
3. CSetelah batas waktu transposisi berakhir
4. DJika direktif itu jelas dan tanpa syarat

Menurut asas efek tidak langsung (Von Colson, Marleasing), pengadilan nasional harus:

1. AMengesampingkan hukum nasional yang bertentangan dengan direktif dalam sengketa antarindividu
2. BMenafsirkan hukum nasional sejauh mungkin selaras dengan direktif
3. CMerujuk setiap perkara ke Mahkamah
4. DMenerapkan direktif hanya setelah disetujui Komisi