Pengantar Ilmu Hukum: paket kilat

Pengadilan hanya akan menyiratkan ketentuan secara faktual (implied in fact) ke dalam kontrak komersial jika:

1. AKetentuan itu menguntungkan pihak yang lebih lemah
2. BKetentuan itu wajar dan adil bagi kedua pihak, meskipun tidak diperlukan
3. CKetentuan itu lazim dalam kontrak di industri lain
4. DKetentuan itu diperlukan agar kontrak berfungsi secara bisnis (business efficacy) atau begitu jelas sehingga tidak perlu dikatakan

Seorang mantan mata-mata menerbitkan memoarnya dengan melanggar janjinya untuk tidak mengungkapkan informasi resmi. Dalam AG v Blake, House of Lords:

1. AHanya memberikan ganti rugi nominal
2. BMemerintahkannya menyerahkan keuntungannya (account of profits), dalam perkara yang luar biasa
3. CMemutuskan bahwa tidak ada upaya hukum yang tersedia
4. DMemberikan ganti rugi yang bersifat menghukum kepada Mahkota

Seorang pekerja menghirup debu silika dari dua sumber, hanya satu di antaranya akibat pelanggaran pemberi kerja. Dalam Bonnington Castings v Wardlaw, pemberi kerja bertanggung jawab karena debu yang bersalah itu:

1. ABerkontribusi secara material terhadap penyakit
2. BMerupakan satu-satunya penyebab penyakit
3. CLebih dari separuh total debu
4. DLebih mudah dicegah daripada debu lainnya

Seorang pria dihalangi berjalan melalui bagian jembatan yang ditutup untuk suatu acara, tetapi bebas kembali lewat jalan ia datang. Dalam Bird v Jones, pengadilan memutuskan:

1. AAda false imprisonment, karena jembatan itu milik umum
2. BAda assault, karena ia dihalangi
3. CAda false imprisonment, karena ia tidak dapat melanjutkan ke arah yang diinginkannya
4. DTidak ada false imprisonment, karena kebebasannya tidak dibatasi secara total

Dalam R v Home Secretary, ex p Fire Brigades Union, House of Lords memutuskan bahwa menteri bertindak melanggar hukum dengan:

1. AMemakai prerogatif untuk membentuk skema yang tidak sejalan dengan skema undang-undang yang belum berlaku
2. BMemberlakukan skema undang-undang tanpa terlebih dahulu berkonsultasi dengan badan-badan yang akan terdampak olehnya
3. CMemberlakukan undang-undang terlalu cepat
4. DMenolak berkonsultasi dengan pemadam kebakaran

Orang-orang membeli lisensi TV lebih awal untuk menghindari kenaikan biaya, dan Home Office mengancam mencabutnya kecuali mereka membayar selisihnya. Dalam Congreve v Home Office, pengadilan memutuskan:

1. AMenteri dapat bertindak untuk tujuan apa pun
2. BPencabutan itu sah berdasarkan undang-undang
3. CPemegang lisensi tidak memiliki hak hukum
4. DMemakai kekuasaan pencabutan dengan cara ini melanggar hukum

Setelah R v Jogee, joint enterprise (penyertaan) mensyaratkan bahwa peserta:

1. AKebetulan berada di lokasi
2. BHanya memperkirakan sebagai kemungkinan nyata bahwa pelaku utama mungkin melakukan tindak pidana
3. CBerniat membantu atau mendorong pelaku utama melakukan tindak pidana
4. DMemiliki hubungan keluarga dengan pelaku utama

Dalam R v Sullivan (1984), D melukai temannya saat mengalami serangan epilepsi. House of Lords memutuskan:

1. AHanya penyakit kejiwaan yang dapat menjadi disease of the mind
2. BEpilepsi adalah "disease of the mind" menurut hukum, sehingga pembelaannya adalah insanity
3. CEpilepsi adalah faktor eksternal, sehingga pembelaannya adalah automatism
4. DD bersalah karena ia tahu dirinya menderita epilepsi

Internationale Handelsgesellschaft (1970) memutuskan bahwa keabsahan tindakan Komunitas:

1. AMemerlukan persetujuan melalui referendum nasional
2. BDapat diuji oleh pengadilan nasional mana pun yang meragukannya
3. CBergantung pada kesesuaiannya dengan hak-hak fundamental dalam setiap konstitusi nasional
4. DTidak dapat dipengaruhi oleh klaim bahwa tindakan itu melanggar hak konstitusional nasional

Dalam Commission v Italy (trailer, 2009), larangan Italia bagi sepeda motor untuk menarik trailer dinyatakan sebagai:

1. ATindakan berefek setara, karena menghambat akses pasar bagi produk tersebut
2. BBea cukai yang bertentangan dengan Pasal 30
3. CDi luar Pasal 34 karena berlaku sama bagi sepeda motor dan trailer dalam negeri maupun impor
4. DPengaturan penjualan di luar Pasal 34