Lembar kerja Hukum tata negara dengan jawaban

Dalam sistem parlementer, pemerintah biasanya bergantung pada:

1. AHanya dukungan kepala negara
2. BReferendum tahunan
3. CPersetujuan pengadilan
4. DKepercayaan parlemen

Di Britania Raya, setelah rancangan undang-undang (bill) disetujui kedua kamar Parlemen, rancangan itu menjadi undang-undang (Act) ketika menerima:

1. ARoyal Assent (persetujuan kerajaan)
2. BHasil referendum
3. CPersetujuan pengadilan
4. DKonfirmasi Kabinet

Pasal 6 Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia melindungi:

1. AHak untuk hidup
2. BHak atas peradilan yang adil
3. CHak atas pemilu yang bebas
4. DKebebasan berkumpul

Berdasarkan Human Rights Act 1998, badan swasta yang memiliki sebagian "functions of a public nature" (fungsi yang bersifat publik):

1. ATerikat oleh undang-undang itu dalam segala hal yang dilakukannya
2. BTidak pernah terikat oleh undang-undang itu
3. CTerikat oleh undang-undang itu untuk fungsi publiknya, tetapi tidak untuk tindakan privat
4. DTerikat oleh undang-undang itu hanya jika sebagian besar pendanaannya berasal dari negara

Berdasarkan Porter v Magill, uji keberpihakan yang tampak (apparent bias) menanyakan apakah:

1. APenggugat secara pribadi dan wajar meyakini bahwa pengambil keputusan telah berpihak terhadapnya
2. BPengamat yang berpikiran adil dan terinformasi akan menyimpulkan adanya kemungkinan nyata keberpihakan
3. CPengambil keputusan benar-benar berpihak
4. DPengambil keputusan pernah bertemu salah satu pihak

Seorang kepala kepolisian diberhentikan tanpa diberi tahu tuduhannya atau diberi kesempatan menanggapi. Dalam Ridge v Baldwin, House of Lords memutuskan:

1. AHanya Parlemen yang dapat menguji keputusan itu
2. BPemberhentian itu sah karena merupakan keputusan administratif
3. CPemberhentian itu sah karena polisi tidak memiliki kontrak
4. DPemberhentian itu batal karena melanggar natural justice

Pemerintah memberlakukan biaya tinggi untuk mengajukan gugatan ke employment tribunal, dan jumlah gugatan turun tajam. Dalam R (UNISON) v Lord Chancellor (2017), Supreme Court memutuskan:

1. ABiaya itu sah karena pengguna pengadilan harus membayarnya
2. BBiaya itu hanya melanggar hukum persaingan UE
3. CBiaya itu sah karena Parlemen mengizinkan pengenaan biaya
4. DBiaya itu melanggar hukum karena menghalangi akses terhadap keadilan

Dalam Case of Proclamations (1610), pengadilan memutuskan bahwa Raja:

1. ADapat mengubah hukum apa pun melalui proklamasi
2. BDapat memberhentikan hakim yang tidak sependapat
3. CDapat menangguhkan undang-undang Parlemen
4. DTidak dapat menciptakan tindak pidana baru melalui proklamasi