Hukum tata negara: latihan soal dengan penjelasan

1Apa itu hukum tata negara

Hukum tata negara membentuk negara. Ia menyatakan siapa yang membuat undang-undang, siapa yang memerintah, siapa yang mengadili, dan batasan apa yang melindungi individu terhadap ketiganya.

Sebagian besar aturannya terdapat dalam sebuah konstitusi. Konstitusi yang terkodifikasi menghimpun aturan pokok dalam satu dokumen tertulis, seperti di Belanda, Jerman, dan Amerika Serikat.

Britania Raya memiliki konstitusi yang sebagian besar tidak terkodifikasi. Aturannya tersebar dalam undang-undang parlemen (Acts of Parliament), putusan pengadilan, prerogatif kerajaan, dan konvensi nonhukum.

Konstitusi yang kaku hanya dapat diubah melalui prosedur khusus. Konstitusi Belanda, misalnya, memerlukan usulan, pemilu baru, lalu mayoritas dua pertiga di kedua majelis (Pasal 137).

Kekuasaan negara dibagi di antara tiga cabang. Inilah pemisahan kekuasaan:

• Legislatif (parlemen) membuat undang-undang.
• Eksekutif (pemerintah, menteri, badan publik) melaksanakannya.
• Yudikatif (pengadilan) memutus sengketa dan menerapkan hukum, secara independen dari dua cabang lainnya.

Dalam sistem parlementer seperti Britania Raya atau Belanda, pemerintah bergantung pada kepercayaan parlemen. Dalam sistem presidensial seperti AS, kepala eksekutif dipilih secara terpisah.

2Prinsip-prinsip inti

Negara hukum (rule of law). Setiap orang, termasuk pemerintah, tunduk pada hukum. Otoritas publik memerlukan dasar hukum atas tindakannya, terutama bila mencampuri hak.

Kasus klasiknya adalah Entick v Carrington: petugas menggeledah rumah seorang penulis dengan surat perintah yang tidak diizinkan hukum untuk dikeluarkan seorang menteri. Penggeledahan itu melanggar hukum.

Kedaulatan parlemen (Britania Raya). Sebagaimana dijelaskan Dicey, Parlemen dapat membuat atau mencabut hukum apa pun, dan tidak ada badan yang dapat membatalkan undang-undang parlemen.

• Parlemen tidak dapat mengikat penerusnya: undang-undang yang lebih baru mencabut secara tersirat undang-undang lama yang bertentangan (Ellen Street Estates).
• “Undang-undang konstitusional” seperti Human Rights Act hanya dapat dicabut secara tegas, bukan tersirat (Thoburn).
• Pengadilan tidak akan memeriksa apakah Parlemen mengikuti prosedurnya sendiri (Pickin v British Railways Board).
• Selama Britania Raya berada di UE, pengadilan mengesampingkan undang-undang yang bertentangan dengan hukum UE (Factortame).

Konvensi ketatanegaraan adalah aturan praktik politik yang bukan hukum tetapi dianggap mengikat. Contohnya tanggung jawab menteri dan konvensi Sewel tentang urusan yang dilimpahkan (devolved). Pengadilan mengakui konvensi tetapi tidak menegakkannya (Miller, 2017).

Prerogatif kerajaan adalah seperangkat kekuasaan Mahkota yang diakui oleh hukum kebiasaan (common law), bukan dibuat oleh undang-undang. Penggunaannya dapat ditinjau secara yudisial (GCHQ), dan tidak dapat dipakai untuk mengubah hukum atau menggagalkan Parlemen (Miller, 2017 dan 2019).

3Hak dan peninjauan yudisial

Peninjauan yudisial (judicial review) memungkinkan pengadilan memeriksa apakah badan publik bertindak secara sah. Ia melihat bagaimana keputusan dibuat, bukan apakah itu yang terbaik. Dalam kasus GCHQ, Lord Diplock menyebut tiga dasar:

• Ketidaksahan (illegality): badan itu salah memahami atau melampaui kewenangannya, memakainya untuk tujuan yang tidak patut, atau mengabaikan pertimbangan yang relevan.
• Irasionalitas: ketidakmasukakalan Wednesbury, yaitu keputusan yang begitu tidak masuk akal sehingga tidak ada otoritas yang wajar dapat membuatnya.
• Ketidakpatutan prosedural: prosedur yang tidak adil, misalnya tidak ada kesempatan menanggapi (Ridge v Baldwin) atau bias yang tampak (Porter v Magill).

Penggugat memerlukan kepentingan yang memadai dan harus bertindak segera, dan bagaimanapun dalam tiga bulan.

Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia (ECHR) dibuat dalam Dewan Eropa dan ditegakkan oleh Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa di Strasbourg. Konvensi ini memiliki dua jenis hak:

• Hak absolut tidak membolehkan campur tangan maupun penyimpangan (derogasi), misalnya larangan penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi atau merendahkan martabat (Pasal 3).
• Hak bersyarat (Pasal 8 sampai 11: kehidupan pribadi, agama, ekspresi, berkumpul) dapat dibatasi jika pembatasan itu ditetapkan oleh hukum, bertujuan sah, dan diperlukan dalam masyarakat demokratis.

“Diperlukan” diuji dengan proporsionalitas: tindakan itu mengejar tujuan yang sah, sesuai, tidak melampaui yang diperlukan, dan menjaga keseimbangan yang adil. Negara memiliki sedikit keleluasaan, yaitu margin apresiasi.

Human Rights Act 1998 Britania Raya membawa Konvensi ke dalam hukum Britania Raya:

• Bagian 3: pengadilan membaca peraturan perundang-undangan secara sejalan dengan hak-hak Konvensi, sejauh mungkin (Ghaidan v Godin-Mendoza).
• Bagian 4: jika itu tidak mungkin, pengadilan yang lebih tinggi dapat membuat pernyataan ketidaksesuaian. Undang-undang tetap berlaku; Parlemen atau menteri memutuskan apakah akan mengubahnya.
• Bagian 6: otoritas publik dilarang bertindak tidak sesuai dengan hak-hak Konvensi.

4Metode untuk soal kasus

Sebagian besar soal kasus menanyakan apakah badan publik bertindak secara sah atau apakah suatu hak dilanggar. Gunakan urutan ini:

1. Identifikasi pengambil keputusan dan sumber kewenangannya: undang-undang, peraturan delegasian, atau prerogatif.
2. Periksa hal dasarnya: apakah itu badan publik (atau badan dengan fungsi publik), apakah penggugat memiliki kepentingan yang memadai, dan apakah gugatan diajukan tepat waktu?
3. Dasar peninjauan yudisial: ketidaksahan, irasionalitas, ketidakpatutan prosedural. Tambahkan harapan yang sah (legitimate expectation) jika janji yang jelas dilanggar.
4. Hak asasi manusia: pasal mana yang terkait? Jika absolut, setiap campur tangan adalah pelanggaran. Jika bersyarat, uji ditetapkan oleh hukum, tujuan sah, dan proporsionalitas.
5. Upaya hukum: pembatalan keputusan, pernyataan, atau berdasarkan HRA pembacaan bagian 3 atau pernyataan bagian 4 bila undang-undang yang menjadi masalah.
6. Simpulkan dalam satu kalimat dan sebutkan perkara utama untuk setiap langkah yang Anda andalkan.

5Contoh soal lengkap

Baca faktanya, lalu buka langkah-langkahnya satu per satu. Cobalah mencapai setiap kesimpulan sendiri terlebih dahulu.

6Kesalahan umum

• Mengira pernyataan ketidaksesuaian di Britania Raya membatalkan undang-undang. Tidak demikian; undang-undang tetap berlaku.
• Menganggap setiap hak bersyarat. Pasal 3 bersifat absolut: tidak ada kepentingan umum yang dapat membenarkan penyiksaan atau perlakuan tidak manusiawi.
• Mengatakan pengadilan menegakkan konvensi. Pengadilan mengakuinya, tetapi konvensi adalah aturan politik, bukan hukum.
• Memakai peninjauan yudisial untuk menanyakan apakah suatu keputusan bijaksana. Yang ditanyakan adalah apakah keputusan itu sah, rasional, dan adil.
• Mencampuradukkan dua pasal Belanda. Pasal 120 melarang pengadilan menguji undang-undang terhadap Konstitusi; Pasal 94 memungkinkan pengadilan mengesampingkan undang-undang yang bertentangan dengan ketentuan perjanjian yang mengikat setiap orang.
• Lupa bahwa ECHR milik Dewan Eropa, bukan Uni Eropa.

7Seperti apa soal ujiannya

• Mudah: istilah dan fakta kunci. Misalnya: tiga cabang kekuasaan, apa arti negara hukum, pasal ECHR mana yang melindungi hak apa.
• Sedang: menerapkan konsep. Sebuah skenario tentang dasar peninjauan yudisial, hak bersyarat, kedaulatan parlemen, atau Human Rights Act, tempat Anda memilih hasil yang benar.
• Sulit: kasus dan analisis. Fakta sebuah perkara utama (Entick v Carrington, Miller, Anisminic, Urgenda, Soering…) dan Anda memilih apa yang diputuskan pengadilan serta alasannya.

Sebelum membaca pilihan, tentukan prinsip mana yang diuji soal: kedaulatan, negara hukum, dasar peninjauan, atau hak Konvensi. Pilihan yang salah sering meminjam aturan yang benar dari sistem lain, seperti upaya hukum Britania Raya yang ditawarkan untuk soal Belanda.