Pelajari Hukum UE dari nol
1Apa itu hukum UE
Uni Eropa adalah gabungan negara anggota yang telah menyerahkan sebagian kekuasaannya kepada lembaga-lembaga bersama. Hukum UE adalah hukum yang dibuat lembaga-lembaga itu dan Perjanjian yang menjadi dasar kerja mereka.
Hukum ini memengaruhi kehidupan sehari-hari: Anda dapat bekerja di negara anggota lain, membeli barang dari sana tanpa bea masuk, dan mengandalkan aturan konsumen dan upah setara UE di pengadilan nasional Anda.
Sejak Perjanjian Lisbon (2009) UE bertumpu pada dua Perjanjian: Treaty on European Union (TEU) dan Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU). Piagam Hak-Hak Fundamental memiliki nilai hukum yang sama dengan Perjanjian.
Lembaga utama dan tugasnya:
- Komisi Eropa: mengusulkan sebagian besar peraturan baru dan menegakkan hukum UE terhadap negara anggota. Satu Komisioner per negara anggota.
- Dewan Uni Eropa: menteri dari pemerintah negara anggota. Menetapkan peraturan, sering dengan mayoritas terkualifikasi.
- Parlemen Eropa: dipilih langsung oleh warga. Dalam prosedur legislatif biasa, perannya setara dengan Dewan.
- Dewan Eropa: kepala negara atau pemerintahan. Menetapkan arah politik tetapi tidak membuat peraturan.
- Pengadilan Uni Eropa (CJEU), di Luksemburg: Pengadilan Kehakiman dan Pengadilan Umum. Menafsirkan hukum UE dan meninjau tindakan lembaga-lembaga.
UE hanya dapat bertindak dalam kewenangan yang diberikan Perjanjian kepadanya (pemberian kewenangan, Pasal 5(2) TEU). Di luar kompetensi eksklusifnya, UE hanya bertindak bila tujuannya tidak dapat dicapai dengan cukup baik oleh negara anggota (subsidiaritas).
Tes mandiri Lembaga UE mana yang biasanya mengusulkan peraturan UE yang baru?
- Dewan Eropa
- Komisi Eropa
- Parlemen Eropa
- Pengadilan Kehakiman
Jawaban: Komisi Eropa. Komisi memiliki hak inisiatif untuk sebagian besar peraturan. Parlemen dan Dewan kemudian mengesahkannya. Dewan Eropa, badan yang berbeda dari Dewan Uni Eropa, menetapkan arah politik tetapi tidak membuat peraturan.
2Sumber, supremasi, dan efek langsung
Pasal 288 TFEU mendaftar tindakan hukum lembaga-lembaga, yang dikenal sebagai hukum sekunder:
- Regulasi: mengikat secara keseluruhan dan berlaku langsung di semua negara anggota. Tidak diperlukan hukum nasional.
- Direktif: mengikat mengenai hasil yang harus dicapai. Setiap negara anggota harus mentransposisikannya ke dalam hukum nasional sebelum batas waktu.
- Keputusan: mengikat secara keseluruhan, bagi para penerimanya bila menyebutkan mereka.
- Rekomendasi dan opini: tidak mengikat.
Supremasi (primasi). Hukum UE didahulukan atas hukum nasional yang bertentangan, termasuk konstitusi nasional (Costa v ENEL; Internationale Handelsgesellschaft).
Pengadilan nasional yang menemui pertentangan harus mengesampingkan aturan nasional itu sendiri, tanpa menunggu parlemen atau mahkamah konstitusi (Simmenthal).
Efek langsung. Ketentuan UE yang jelas, tepat, dan tanpa syarat menciptakan hak yang dapat ditegakkan individu di pengadilan nasional (Van Gend en Loos). Pasal-pasal Perjanjian dapat memiliki efek vertikal (terhadap negara) dan efek horizontal (terhadap pihak swasta), seperti upah setara dalam Defrenne.
Direktif memiliki batasan khusus:
- Direktif dapat memiliki efek langsung hanya setelah batas waktu transposisi lewat (Ratti).
- Direktif memiliki efek langsung vertikal saja: dapat diandalkan terhadap negara atau emanasi negara (Foster v British Gas), tetapi tidak terhadap pihak swasta (Faccini Dori).
- Efek tidak langsung: pengadilan nasional harus menafsirkan hukum nasional sejauh mungkin sejalan dengan direktif (Von Colson, Marleasing).
- Tanggung jawab negara: negara anggota harus membayar ganti rugi atas pelanggaran hukum UE yang cukup serius dan menimbulkan kerugian, misalnya kegagalan mentransposisikan direktif (Francovich, Brasserie du Pêcheur).
Tes mandiri Pengadilan Belanda menemukan bahwa suatu undang-undang Belanda bertentangan dengan regulasi UE yang berefek langsung. Apa yang harus dilakukannya?
- Menerapkan aturan mana pun yang disahkan belakangan
- Menerapkan undang-undang itu sampai parlemen mencabutnya
- Mengesampingkan undang-undang itu dalam perkara itu sendiri, tanpa menunggu parlemen
- Menyerahkan undang-undang itu kepada parlemen Belanda untuk ditinjau
Jawaban: Mengesampingkan undang-undang itu dalam perkara itu sendiri, tanpa menunggu parlemen. Menurut Costa v ENEL hukum UE didahulukan, dan menurut Simmenthal pengadilan nasional harus mengesampingkan aturan nasional yang bertentangan atas inisiatifnya sendiri. Pendekatan “aturan yang lebih baru menang” adalah aturan nasional tentang pencabutan tersirat yang tidak berlaku untuk hukum UE.
3Pengadilan dan pasar tunggal
Tiga prosedur di Pengadilan Kehakiman muncul di sebagian besar ujian:
- Rujukan prejudisial (Pasal 267 TFEU): pengadilan nasional bertanya kepada Pengadilan Kehakiman bagaimana menafsirkan hukum UE atau apakah suatu tindakan UE sah. Pengadilan tingkat terakhir wajib merujuk, kecuali jawabannya jelas atau sudah mapan (CILFIT). Hanya Pengadilan Kehakiman yang dapat menyatakan tindakan UE tidak sah (Foto-Frost).
- Prosedur pelanggaran (Pasal 258 TFEU): Komisi membawa negara anggota ke pengadilan. Tahapannya: surat pemberitahuan resmi, pendapat beralasan, rujukan ke Pengadilan. Denda dapat menyusul berdasarkan Pasal 260.
- Gugatan pembatalan (Pasal 263 TFEU): gugatan terhadap suatu tindakan UE, dalam dua bulan. Pemohon swasta memerlukan keterkaitan langsung dan individual (Plaumann), atau hanya keterkaitan langsung untuk tindakan regulatif tanpa langkah pelaksanaan.
Pasar internal bertumpu pada empat kebebasan: pergerakan bebas barang, orang, jasa, dan modal.
Barang. Pasal 30 TFEU melarang bea masuk dan pungutan berefek setara. Pasal 110 melarang pajak diskriminatif atas impor. Pasal 34 melarang pembatasan kuantitatif atas impor dan tindakan berefek setara (MEQR).
- Dassonville: MEQR adalah setiap aturan perdagangan yang dapat menghambat perdagangan antarnegara anggota, langsung atau tidak langsung, nyata atau potensial.
- Cassis de Dijon: barang yang dijual secara sah di satu negara anggota harus diterima di negara lain (pengakuan timbal balik), kecuali persyaratan wajib seperti perlindungan konsumen membenarkan aturan itu.
- Keck: pengaturan penjualan (kapan dan di mana barang dijual) berada di luar Pasal 34 bila berlaku untuk semua pedagang dan memengaruhi barang dalam negeri dan impor dengan cara yang sama.
- Pasal 36 membolehkan pembenaran seperti moralitas publik, keamanan publik, dan kesehatan. Tujuan murni ekonomi, seperti melindungi industri nasional, tidak pernah diterima.
Orang dan jasa. Pasal 45 melindungi pekerja: siapa pun yang melakukan pekerjaan nyata dan efektif di bawah arahan untuk mendapat upah (Lawrie-Blum, Levin). Pasal 49 mencakup pendirian usaha dan Pasal 56 jasa lintas batas.
Persaingan. Pasal 101 TFEU melarang perjanjian antipersaingan antarpelaku usaha. Pasal 102 melarang penyalahgunaan posisi dominan. Pasal 107 melarang sebagian besar bantuan negara.
Tes mandiri Sebuah negara anggota melarang penjualan likuer Jerman karena kadar alkoholnya lebih rendah daripada yang diwajibkan aturan nasional untuk minuman itu. Putusan mana yang paling langsung berlaku?
- Cassis de Dijon: pengakuan timbal balik, kecuali persyaratan wajib membenarkan aturan itu
- Costa v ENEL: aturan nasional itu batal
- Francovich: negara harus membayar ganti rugi
- Keck: itu pengaturan penjualan di luar Pasal 34
Jawaban: Cassis de Dijon: pengakuan timbal balik, kecuali persyaratan wajib membenarkan aturan itu. Aturan tentang komposisi produk adalah persyaratan produk, bukan pengaturan penjualan, jadi Keck tidak berlaku. Ini mendekati fakta Cassis de Dijon. Francovich dan Costa menyangkut tanggung jawab negara dan supremasi, bukan cakupan Pasal 34.
4Metode untuk soal kasus
Sebagian besar soal menanyakan apakah seseorang dapat mengandalkan hukum UE di pengadilan nasional, atau apakah aturan nasional sesuai dengan Perjanjian.
- Identifikasi ketentuan UE dan jenisnya: pasal Perjanjian, regulasi, atau direktif.
- Efek langsung: apakah jelas, tepat, dan tanpa syarat? Untuk direktif, apakah batas waktu transposisi sudah lewat?
- Siapa tergugatnya? Negara atau emanasi negara (vertikal), atau pihak swasta (horizontal)? Direktif hanya bekerja secara vertikal.
- Jika efek langsung gagal: coba efek tidak langsung (menafsirkan hukum nasional sejalan dengan hukum UE), lalu tanggung jawab negara (Francovich).
- Untuk aturan pasar tunggal: kebebasan mana yang terkait, apakah ada pembatasan, dapatkah dibenarkan (dasar dalam Perjanjian atau persyaratan wajib), dan apakah proporsional?
- Prosedur: haruskah pengadilan nasional membuat rujukan prejudisial? Simpulkan dalam satu kalimat dengan perkara-perkara utama.
5Contoh soal lengkap
Baca faktanya, lalu buka langkah-langkahnya satu per satu. Cobalah mencapai setiap kesimpulan sendiri terlebih dahulu.
Contoh soalSebuah direktif UE memberi pekerja hak yang jelas dan tanpa syarat atas 20 hari cuti berbayar. Batas waktu transposisi telah lewat dan Belanda belum mentransposisikannya. Sara bekerja di rumah sakit umum yang dijalankan negara; Tom bekerja di toko swasta. Keduanya ditolak cutinya. Dapatkah mereka mengandalkan direktif itu?
1Hak itu ada dalam sebuah direktif. Direktif harus ditransposisikan sebelum batas waktu; di sini batas waktu telah lewat tanpa transposisi.
2Hak itu jelas, tepat, dan tanpa syarat (Van Gend en Loos), dan batas waktu telah lewat (Ratti). Ketentuan itu dapat berefek langsung.
3Rumah sakit umum yang dijalankan negara adalah negara atau emanasi negara (Foster v British Gas). Ini efek langsung vertikal, sehingga Sara dapat mengandalkan direktif di pengadilan Belanda.
4Toko adalah pihak swasta. Direktif tidak memiliki efek langsung horizontal (Faccini Dori), jadi Tom tidak dapat mengandalkan direktif terhadap majikannya secara langsung.
5Pengadilan Belanda harus menafsirkan hukum Belanda sejauh mungkin sejalan dengan direktif (Marleasing). Jika itu gagal, Tom dapat menggugat Belanda untuk ganti rugi: kegagalan total mentransposisikan adalah pelanggaran yang cukup serius (Francovich, Dillenkofer).
Jawaban Sara dapat mengandalkan direktif terhadap rumah sakit negara. Tom tidak dapat memakainya terhadap toko swasta, tetapi memiliki efek tidak langsung dan tanggung jawab negara sebagai alternatif.
6Kesalahan umum
- Memberi direktif efek langsung horizontal terhadap pihak swasta. Pakailah efek tidak langsung atau tanggung jawab negara.
- Mengandalkan direktif sebelum batas waktu transposisinya lewat.
- Mencampuradukkan Dewan Uni Eropa (menteri, membuat peraturan), Dewan Eropa (kepala pemerintahan, arah politik), dan Council of Europe (organisasi terpisah yang membuat ECHR).
- Mengira pengadilan nasional dapat menyatakan tindakan UE tidak sah. Hanya Pengadilan Kehakiman yang dapat (Foto-Frost).
- Menerima tujuan ekonomi, seperti melindungi produsen nasional, sebagai pembenaran berdasarkan Pasal 36.
- Lupa bahwa Piagam mengikat negara anggota hanya ketika mereka melaksanakan hukum UE (Pasal 51).
Tes mandiri Seorang konsumen menggugat perusahaan swasta, hanya mengandalkan direktif konsumen yang belum ditransposisikan negara setelah batas waktu. Apa kemungkinan hasilnya?
- Ia harus lebih dulu mengajukan prosedur pelanggaran berdasarkan Pasal 258
- Ia menang, karena batas waktu telah lewat
- Ia menang, karena hukum UE lebih tinggi daripada hukum nasional
- Ia tidak dapat mengandalkan direktif itu sendiri terhadap perusahaan
Jawaban: Ia tidak dapat mengandalkan direktif itu sendiri terhadap perusahaan. Ini fakta Faccini Dori: direktif tidak dapat dengan sendirinya membebankan kewajiban kepada pihak swasta. Batas waktu yang lewat hanya memungkinkan efek vertikal. Pasal 258 adalah prosedur Komisi, bukan untuk individu.
7Seperti apa soal ujiannya
- Mudah: istilah dan fakta kunci. Misalnya: lembaga mana yang mengusulkan peraturan, apa itu regulasi atau direktif, pasal TFEU mana yang mencakup kebebasan mana.
- Sedang: menerapkan konsep. Skenario tentang supremasi, efek langsung, rujukan prejudisial, pembatasan perdagangan, atau hukum persaingan, tempat Anda memilih hasil yang benar.
- Sulit: kasus dan analisis. Fakta sebuah perkara utama (Van Gend en Loos, Francovich, Keck, Plaumann, Zambrano…) dan Anda memilih apa yang diputuskan Pengadilan serta alasannya.
Pelajari nomor pasal yang paling sering muncul: 4(3) dan 50 TEU; 30, 34, 36, 45, 49, 56, 101, 102, 258, 263, 267, dan 288 TFEU. Banyak soal mudah hanya menguji apakah Anda mengaitkan nomor yang tepat dengan aturan yang tepat.
Pelajari selangkah demi selangkah di aplikasiPelajari selangkah demi selangkah di aplikasi