Lembar kerja Hukum tata negara dengan jawaban

Referendum adalah:

1. APemilihan anggota parlemen
2. BPutusan mahkamah konstitusi
3. CPemungutan suara langsung oleh pemilih atas suatu pertanyaan tertentu
4. DMosi tidak percaya terhadap pemerintah oleh anggota parlemen

Di Britania Raya, kepala pemerintahan adalah:

1. ALord Chancellor
2. BPerdana Menteri
3. CRaja
4. DSpeaker House of Commons

Hak apa yang dilindungi Pasal 10 Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia?

1. AKebebasan berekspresi
2. BHak untuk menikah
3. CLarangan penyiksaan
4. DHak untuk hidup

Ellen Street Estates v Minister of Health dikutip untuk asas bahwa:

1. AUndang-undang yang lebih lama selalu mengalahkan undang-undang yang lebih baru
2. BPengadilan boleh menolak menerapkan undang-undang yang lebih baru
3. CParlemen dapat melindungi suatu undang-undang dari pencabutan kemudian dengan menyatakan secara tegas bahwa undang-undang itu tidak boleh diubah di masa depan
4. DParlemen tidak dapat mengikat penerusnya, dan undang-undang yang lebih baru secara implisit mencabut undang-undang lama yang bertentangan

Dalam Pickin v British Railways Board, House of Lords memutuskan bahwa pengadilan:

1. ADapat menguji undang-undang atas kepatuhan pada aturan private bill
2. BDapat membatalkan private Act jika terbukti Parlemen disesatkan selama pengesahannya
3. CTidak akan memeriksa apakah Parlemen mengikuti prosedur internalnya dalam mengesahkan suatu undang-undang
4. DHarus menyelidiki setiap tuduhan penipuan di Parlemen

Dalam Bellinger v Bellinger, House of Lords tidak dapat membaca hukum perkawinan sehingga mengakui perkawinan seorang perempuan trans dengan seorang laki-laki, sehingga pengadilan:

1. AMembaca undang-undang secara selaras berdasarkan section 3
2. BMerujuk perkara ke Strasbourg
3. CMembatalkan ketentuan yang bersangkutan
4. DMembuat deklarasi ketidaksesuaian

Berdasarkan Pasal 15 ECHR, negara dapat mengurangi sebagian kewajiban dalam perang atau keadaan darurat publik, tetapi tidak dari:

1. APasal 8 (kehidupan pribadi)
2. BAntara lain Pasal 5 (kebebasan) dan Pasal 6 (peradilan yang adil)
3. CAntara lain Pasal 3 (penyiksaan) dan Pasal 4 ayat 1 (perbudakan)
4. DPasal 11 (berkumpul)

Sejak reformasi konstitusi tahun 2008 di Prancis, "question prioritaire de constitutionnalité" memungkinkan:

1. APihak dalam perkara di pengadilan meminta agar undang-undang yang berlaku diuji atas pelanggaran hak-hak konstitusional
2. BSetiap warga negara menggugat rancangan undang-undang sebelum Parlemen memungut suara, melalui petisi ke Conseil constitutionnel
3. CHakim di pengadilan mana pun membatalkan undang-undang sendiri
4. DPresiden menangguhkan undang-undang selama satu tahun