Lembar kerja Hukum tata negara dengan jawaban

Anggota Senat Belanda (Eerste Kamer) terutama dipilih oleh:

1. AAnggota Dewan Perwakilan
2. BPengangkatan oleh Raja
3. CPemungutan suara langsung oleh seluruh warga negara
4. DAnggota dewan provinsi

Konstitusi yang "rigid" (kaku) adalah konstitusi yang:

1. ADapat diubah dengan undang-undang biasa
2. BDitegakkan secara ketat oleh tentara
3. CSama sekali tidak dapat diubah
4. DHanya dapat diubah melalui prosedur khusus

Tanggung jawab individual menteri berarti bahwa seorang menteri:

1. ASecara pribadi wajib membayar ganti rugi atas kesalahan yang dibuat pegawai negerinya
2. BHarus menyetujui sendiri setiap keputusan kementeriannya
3. CBertanggung jawab kepada Parlemen atas kementeriannya dan perilaku pribadinya
4. DDapat diberhentikan dari jabatannya oleh pengadilan

Dalam CCSU v Minister for the Civil Service (perkara GCHQ), Lord Diplock menggolongkan dasar-dasar uji yudisial sebagai:

1. AYurisdiksi, motif, dan keadilan
2. BPenipuan, kekhilafan, dan paksaan
3. CIllegality, irrationality, dan procedural impropriety
4. DLegalitas, legitimasi, dan proporsionalitas

Dalam litigasi Factortame, ketika Britania Raya masih anggota UE, House of Lords:

1. AMemutuskan bahwa hukum UE tidak pernah dapat membatasi undang-undang Parlemen
2. BMerujuk perkara ke Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa
3. CMenyatakan European Communities Act 1972 tidak sah
4. DTidak menerapkan bagian undang-undang Parlemen yang bertentangan dengan hukum UE

Dalam R (Jackson) v Attorney General, House of Lords memutuskan bahwa:

1. AHouse of Lords dapat memveto rancangan apa pun secara permanen
2. BParliament Act 1949 dan Hunting Act 2004 yang disahkan berdasarkan undang-undang itu sah
3. CUndang-undang yang disahkan berdasarkan Parliament Acts hanyalah peraturan delegasi yang tidak sah
4. DHunting Act tidak selaras dengan hak-hak Konvensi

Dalam Ireland v UK (1978), Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa memutuskan bahwa "lima teknik" yang dipakai dalam menginterogasi tahanan di Irlandia Utara merupakan:

1. APerlakuan tidak manusiawi dan merendahkan martabat, tetapi bukan penyiksaan
2. BPenyiksaan berdasarkan Pasal 3
3. CHanya pelanggaran Pasal 5
4. DSah karena keadaan darurat

Berdasarkan Osman v UK, negara melanggar kewajiban positifnya berdasarkan Pasal 2 untuk melindungi seseorang dari pihak ketiga jika otoritas:

1. AGagal menghukum orang yang kemudian membunuh korban
2. BGagal mencegah kejahatan apa pun di wilayahnya
3. CTidak menyediakan perlindungan polisi sepanjang waktu bagi setiap orang yang pernah melaporkan ancaman apa pun terhadap dirinya
4. DMengetahui atau seharusnya mengetahui adanya risiko nyata dan segera terhadap nyawa, dan gagal mengambil tindakan yang wajar