Lembar kerja Hukum tata negara dengan jawaban

Referendum adalah:

1. APemilihan anggota parlemen
2. BPemungutan suara langsung oleh pemilih atas suatu pertanyaan tertentu
3. CMosi tidak percaya terhadap pemerintah oleh anggota parlemen
4. DPutusan mahkamah konstitusi

Konvensi Salisbury di Britania Raya berarti bahwa House of Lords:

1. ATidak menghalangi rancangan undang-undang pemerintah yang melaksanakan janji manifesto
2. BHarus menyetujui semua money bill dalam satu minggu
3. CDapat memveto secara permanen rancangan undang-undang yang mengubah konstitusi Britania Raya
4. DMemilih Speaker House of Commons

Monarki konstitusional adalah sistem yang rajanya:

1. AMenjadi kepala negara tetapi bertindak dalam batas konstitusi, sebagian besar atas nasihat menteri
2. BMemimpin partai politik yang berkuasa
3. CMemegang sendiri seluruh kekuasaan legislatif dan eksekutif, dan para menteri hanya memberi nasihat bila diminta
4. DDipilih oleh parlemen setiap lima tahun

Berdasarkan Human Rights Act 1998, badan swasta yang memiliki sebagian "functions of a public nature" (fungsi yang bersifat publik):

1. ATerikat oleh undang-undang itu dalam segala hal yang dilakukannya
2. BTerikat oleh undang-undang itu hanya jika sebagian besar pendanaannya berasal dari negara
3. CTerikat oleh undang-undang itu untuk fungsi publiknya, tetapi tidak untuk tindakan privat
4. DTidak pernah terikat oleh undang-undang itu

Untuk mengubah Konstitusi Belanda berdasarkan Pasal 137:

1. AMayoritas sederhana di kedua kamar sudah cukup, setelah itu Raja harus menandatangani amendemen menjadi undang-undang
2. BSuatu usulan disahkan, diikuti pemilu, lalu kedua kamar harus menyetujuinya dengan dua pertiga suara
3. CRaja dan Raad van State yang memutuskannya
4. DReferendum nasional harus menyetujuinya

Menurut yurisprudensi ECHR seperti Sunday Times v UK, agar suatu pembatasan "ditetapkan oleh hukum" (prescribed by law), hukum itu harus:

1. ACukup dapat diakses dan dapat diperkirakan akibatnya
2. BLebih tua daripada Konvensi
3. CDisetujui melalui referendum
4. DTermuat dalam satu undang-undang tertulis yang disahkan parlemen

Dalam R (Miller) v Secretary of State for Exiting the EU (2017), Mahkamah Agung Britania Raya memutuskan bahwa:

1. AParlemen regional memiliki hak veto atas Brexit
2. BPemberitahuan keluar dari UE memerlukan undang-undang parlemen
3. CHasil referendum mengikat secara hukum
4. DPemerintah dapat menyampaikan pemberitahuan dengan kekuasaan prerogatif tanpa undang-undang parlemen apa pun

Walter Bagehot menggambarkan "efficient secret" konstitusi Inggris sebagai:

1. AKekuasaan raja untuk memveto perundang-undangan
2. BIndependensi House of Lords
3. CPenyatuan erat kekuasaan eksekutif dan legislatif
4. DPemisahan ketat ketiga kekuasaan