Lembar kerja Hukum tata negara dengan jawaban

Berdasarkan Parliament Acts 1911 dan 1949, House of Lords pada umumnya dapat menunda sebagian besar public bill yang telah disahkan House of Commons selama sekitar:

1. ASatu minggu
2. BSelama yang dikehendakinya
3. CLima tahun
4. DSatu tahun

Pasal 8 sampai 11 ECHR adalah hak "bersyarat" (qualified). Artinya:

1. AHak itu hanya melindungi profesional yang berkualifikasi
2. BHak itu sama sekali tidak dapat dibatasi
3. CHak itu hanya dapat dibatasi pada masa perang atau keadaan darurat publik yang mengancam kehidupan bangsa, berdasarkan Pasal 15
4. DCampur tangan dapat dibenarkan jika sah menurut hukum, untuk tujuan yang sah, dan perlu dalam masyarakat demokratis

Konvensi Salisbury di Britania Raya berarti bahwa House of Lords:

1. ADapat memveto secara permanen rancangan undang-undang yang mengubah konstitusi Britania Raya
2. BHarus menyetujui semua money bill dalam satu minggu
3. CMemilih Speaker House of Commons
4. DTidak menghalangi rancangan undang-undang pemerintah yang melaksanakan janji manifesto

Di Amerika Serikat, Kongres dapat mengesampingkan veto presiden dengan:

1. ATiga perempat suara negara bagian
2. BDua pertiga suara di House maupun Senat
3. CMeminta Mahkamah Agung menyetujui rancangan itu
4. DMayoritas sederhana di House saja

Dalam Pickin v British Railways Board, House of Lords memutuskan bahwa pengadilan:

1. ADapat membatalkan private Act jika terbukti Parlemen disesatkan selama pengesahannya
2. BDapat menguji undang-undang atas kepatuhan pada aturan private bill
3. CHarus menyelidiki setiap tuduhan penipuan di Parlemen
4. DTidak akan memeriksa apakah Parlemen mengikuti prosedur internalnya dalam mengesahkan suatu undang-undang

Untuk mengajukan gugatan uji yudisial di Inggris dan Wales, penggugat harus memiliki:

1. AKepentingan yang cukup (sufficient interest) dalam perkara itu
2. BIzin dari menteri
3. CKontrak dengan badan publik tersebut
4. DKerugian finansial yang telah diderita

Berdasarkan Pasal 15 ECHR, negara dapat mengurangi sebagian kewajiban dalam perang atau keadaan darurat publik, tetapi tidak dari:

1. AAntara lain Pasal 3 (penyiksaan) dan Pasal 4 ayat 1 (perbudakan)
2. BPasal 11 (berkumpul)
3. CAntara lain Pasal 5 (kebebasan) dan Pasal 6 (peradilan yang adil)
4. DPasal 8 (kehidupan pribadi)

Petugas memasuki rumah seorang penulis dan menyita kertas-kertasnya berdasarkan surat perintah yang diterbitkan Secretary of State yang tidak memiliki kewenangan hukum untuk menerbitkannya. Dalam Entick v Carrington, pengadilan memutuskan:

1. APenggeledahan itu melanggar hukum, karena tindakan negara memerlukan kewenangan hukum
2. BPenulis itu hanya dapat mengadu kepada Parlemen
3. CPenggeledahan itu sah, karena keperluan negara membenarkan penyitaan kertas-kertas itu
4. DPenggeledahan itu sah, karena surat perintahnya ditandatangani