Lembar kerja Hukum tata negara dengan jawaban

Di Britania Raya, royal prerogative (hak prerogatif kerajaan) adalah:

1. ASeperangkat kekuasaan yang diberikan kepada Perdana Menteri oleh Constitutional Reform Act
2. BHak hakim untuk mengesampingkan Parlemen
3. CSeperangkat kekuasaan Mahkota yang diakui common law, bukan diciptakan oleh undang-undang
4. DHak pribadi raja untuk memveto undang-undang apa pun

Hak apa yang dilindungi Pasal 10 Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia?

1. AHak untuk menikah
2. BHak untuk hidup
3. CKebebasan berekspresi
4. DLarangan penyiksaan

Ombudsman pada umumnya:

1. AMenyelidiki pengaduan maladministrasi oleh badan publik
2. BMerancang undang-undang untuk parlemen
3. CMemeriksa banding dari pengadilan tertinggi
4. DMenuntut tindak pidana yang dilakukan para menteri dan pegawai negeri

Dalam R (Jackson) v Attorney General, House of Lords memutuskan bahwa:

1. AUndang-undang yang disahkan berdasarkan Parliament Acts hanyalah peraturan delegasi yang tidak sah
2. BParliament Act 1949 dan Hunting Act 2004 yang disahkan berdasarkan undang-undang itu sah
3. CHunting Act tidak selaras dengan hak-hak Konvensi
4. DHouse of Lords dapat memveto rancangan apa pun secara permanen

Uji proporsionalitas biasanya menanyakan apakah suatu tindakan:

1. AMerupakan pilihan termurah yang tersedia dan telah disetujui oleh parlemen
2. BMengejar tujuan yang sah serta sesuai, perlu, dan seimbang
3. CPopuler di kalangan pemilih
4. DDiadopsi dengan cepat

Berdasarkan AG v De Keyser's Royal Hotel, ketika undang-undang mengatur bidang yang sama dengan kekuasaan prerogatif:

1. APemerintah dapat memilih secara bebas di antara keduanya
2. BPrerogatif mengesampingkan undang-undang
3. CPemerintah tetap boleh memilih prerogatif jika prerogatif itu memberi kekuasaan yang lebih fleksibel
4. DPrerogatif ditangguhkan (in abeyance) dan pemerintah harus bertindak berdasarkan undang-undang

Suatu undang-undang menyatakan bahwa "determination ... shall not be called in question in any court of law" milik sebuah komisi. Dalam Anisminic v Foreign Compensation Commission, House of Lords memutuskan:

1. AKlausul itu mengecualikan semua uji yudisial
2. BKlausul itu tidak sah karena inkonstitusional
3. CKeputusan itu kebal terhadap peninjauan karena klausul ouster berlaku atas semua penetapannya
4. DKlausul itu tidak melindungi keputusan yang didasarkan pada kekeliruan hukum, karena keputusan itu batal (nullity)

Dalam YL v Birmingham City Council (2007), House of Lords memutuskan bahwa panti wreda swasta yang menampung penghuni yang dibiayai dewan kota:

1. ATidak boleh menampung penghuni yang dibiayai negara
2. BMerupakan otoritas publik hibrida yang terikat oleh undang-undang itu untuk semua perawatan yang diberikannya
3. CMerupakan otoritas publik inti
4. DTidak menjalankan fungsi yang bersifat publik menurut Human Rights Act