Lembar kerja Hukum tata negara dengan jawaban

Konstitusi yang "rigid" (kaku) adalah konstitusi yang:

1. AHanya dapat diubah melalui prosedur khusus
2. BDapat diubah dengan undang-undang biasa
3. CSama sekali tidak dapat diubah
4. DDitegakkan secara ketat oleh tentara

Tanggung jawab individual menteri berarti bahwa seorang menteri:

1. ASecara pribadi wajib membayar ganti rugi atas kesalahan yang dibuat pegawai negerinya
2. BHarus menyetujui sendiri setiap keputusan kementeriannya
3. CDapat diberhentikan dari jabatannya oleh pengadilan
4. DBertanggung jawab kepada Parlemen atas kementeriannya dan perilaku pribadinya

Hak apa yang dilindungi Pasal 10 Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia?

1. AHak untuk hidup
2. BHak untuk menikah
3. CLarangan penyiksaan
4. DKebebasan berekspresi

Berdasarkan British Oxygen v Minister of Technology, badan publik yang menetapkan kebijakan untuk menjalankan diskresinya harus:

1. AMeminta persetujuan Parlemen atas kebijakan itu
2. BTetap bersedia mendengarkan siapa pun yang memiliki hal baru untuk disampaikan
3. CSama sekali tidak membuat kebijakan
4. DMenerapkan kebijakan itu secara kaku dalam setiap kasus demi perlakuan yang konsisten

Di Inggris dan Wales, gugatan uji yudisial pada umumnya harus diajukan:

1. ADalam enam tahun
2. BDalam satu tahun
3. CKapan saja
4. DSegera, dan bagaimanapun juga dalam tiga bulan

Di Amerika Serikat, Kongres dapat mengesampingkan veto presiden dengan:

1. ADua pertiga suara di House maupun Senat
2. BMayoritas sederhana di House saja
3. CTiga perempat suara negara bagian
4. DMeminta Mahkamah Agung menyetujui rancangan itu

Dalam Madzimbamuto v Lardner-Burke, Privy Council memutuskan bahwa Parlemen Britania Raya masih dapat membuat undang-undang untuk Rhodesia Selatan karena:

1. ARhodesia telah menyetujui perundang-undangan itu
2. BKonvensi itu mengikat secara hukum tetapi telah dilepaskan oleh Rhodesia
3. CKonvensi bahwa Parlemen tidak akan melakukannya tidak membatasi kekuasaan hukumnya
4. DRhodesia telah sepenuhnya merdeka

Kebijakan penjara mewajibkan narapidana tidak berada di sel saat petugas menggeledahnya, termasuk korespondensi hukum mereka. Dalam R (Daly) v Home Secretary (2001), House of Lords memutuskan:

1. AKebijakan menyeluruh itu secara melanggar hukum mencampuri legal professional privilege
2. BKebijakan itu sah karena narapidana tidak memiliki privasi
3. CKebijakan itu melanggar hukum hanya bagi tahanan yang belum dihukum dan ditahan menunggu persidangan
4. DKebijakan itu sah karena penjara memerlukan keamanan