Lembar kerja Hukum tata negara dengan jawaban

Negara kesatuan (unitary state) adalah negara yang:

1. AKepala negaranya juga kepala pemerintahan
2. BHanya memiliki satu partai politik
3. CDaerahnya memiliki kekuasaan yang dijamin konstitusi, yang tidak dapat diubah pusat sendirian
4. DKekuasaan berdaulatnya berada di pusat, yang dapat mendelegasikan kekuasaan ke tingkat lain

Konstitusi terkodifikasi adalah konstitusi yang aturan-aturan utamanya:

1. ADihimpun dalam satu dokumen tertulis
2. BSepenuhnya didasarkan pada kebiasaan tidak tertulis
3. CDisepakati ulang setelah setiap pemilu
4. DHanya ditemukan dalam putusan pengadilan

Pasal 6 Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia melindungi:

1. AHak atas pemilu yang bebas
2. BKebebasan berkumpul
3. CHak untuk hidup
4. DHak atas peradilan yang adil

Menurut yurisprudensi ECHR seperti Sunday Times v UK, agar suatu pembatasan "ditetapkan oleh hukum" (prescribed by law), hukum itu harus:

1. ADisetujui melalui referendum
2. BLebih tua daripada Konvensi
3. CCukup dapat diakses dan dapat diperkirakan akibatnya
4. DTermuat dalam satu undang-undang tertulis yang disahkan parlemen

Di Amerika Serikat, Kongres dapat mengesampingkan veto presiden dengan:

1. AMayoritas sederhana di House saja
2. BTiga perempat suara negara bagian
3. CMeminta Mahkamah Agung menyetujui rancangan itu
4. DDua pertiga suara di House maupun Senat

Konstitusi Belanda (Pasal 120) melarang pengadilan untuk:

1. AMengadili perkara pidana
2. BMenerapkan perjanjian internasional
3. CMenguji konstitusionalitas undang-undang parlemen
4. DMeninjau keputusan pemerintah kota dan provinsi berdasarkan undang-undang nasional

Doktrin "margin of appreciation" Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa berarti:

1. APengadilan tidak pernah meninjau keputusan nasional
2. BSetiap negara harus menerapkan aturan yang identik
3. CNegara boleh mengabaikan putusan Strasbourg kapan pun parlemennya sendiri tidak setuju dengan hasilnya
4. DNegara memiliki keleluasaan tertentu dalam melindungi hak, terutama pada isu moral yang sensitif

Setelah pengadilan membuat deklarasi ketidaksesuaian, section 10 Human Rights Act 1998 Britania Raya mengizinkan menteri untuk:

1. AMerujuk perkara langsung ke Strasbourg
2. BMengubah perundang-undangan yang tidak selaras melalui remedial order
3. CMenangguhkan hak Konvensi yang bersangkutan
4. DMengesampingkan deklarasi pengadilan