Lembar kerja Hukum tata negara dengan jawaban

Negara hukum (rule of law) pada intinya berarti:

1. APemerintah dapat mengubah undang-undang apa pun kapan saja tanpa batas
2. BHanya warga negara yang harus menaati hukum
3. CSemua orang, termasuk pemerintah, tunduk pada hukum
4. DHakim membuat semua undang-undang

Konvensi Salisbury di Britania Raya berarti bahwa House of Lords:

1. ATidak menghalangi rancangan undang-undang pemerintah yang melaksanakan janji manifesto
2. BMemilih Speaker House of Commons
3. CHarus menyetujui semua money bill dalam satu minggu
4. DDapat memveto secara permanen rancangan undang-undang yang mengubah konstitusi Britania Raya

Pasal 14 Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia melarang diskriminasi:

1. ADi setiap bidang kehidupan, sebagai hak yang berdiri sendiri
2. BHanya atas dasar kewarganegaraan
3. CDalam penikmatan hak-hak Konvensi lainnya
4. DHanya oleh pemberi kerja swasta

Berdasarkan British Oxygen v Minister of Technology, badan publik yang menetapkan kebijakan untuk menjalankan diskresinya harus:

1. ASama sekali tidak membuat kebijakan
2. BTetap bersedia mendengarkan siapa pun yang memiliki hal baru untuk disampaikan
3. CMeminta persetujuan Parlemen atas kebijakan itu
4. DMenerapkan kebijakan itu secara kaku dalam setiap kasus demi perlakuan yang konsisten

Berdasarkan AG v De Keyser's Royal Hotel, ketika undang-undang mengatur bidang yang sama dengan kekuasaan prerogatif:

1. APemerintah tetap boleh memilih prerogatif jika prerogatif itu memberi kekuasaan yang lebih fleksibel
2. BPemerintah dapat memilih secara bebas di antara keduanya
3. CPrerogatif mengesampingkan undang-undang
4. DPrerogatif ditangguhkan (in abeyance) dan pemerintah harus bertindak berdasarkan undang-undang

Berdasarkan Pasal 94 Konstitusi Belanda, pengadilan Belanda:

1. ATidak menerapkan undang-undang yang bertentangan dengan ketentuan perjanjian internasional yang mengikat setiap orang
2. BDapat membatalkan undang-undang yang bertentangan dengan Konstitusi atau dengan asas-asas umum
3. CMenerapkan undang-undang meskipun bertentangan dengan perjanjian internasional
4. DHarus merujuk semua persoalan perjanjian internasional ke Raad van State

Sebuah tribunal memerintahkan publikasi surat-surat Pangeran Charles kepada para menteri. Attorney General menerbitkan sertifikat berdasarkan Freedom of Information Act yang mengesampingkannya. Dalam R (Evans) v Attorney General (2015), Supreme Court memutuskan:

1. ASurat-surat itu tidak pernah dapat dipublikasikan
2. BSertifikat itu tidak sah, karena ia sekadar tidak setuju dengan pandangan tribunal atas fakta yang sama
3. CSertifikat itu sah, karena undang-undang memberinya hak veto tanpa syarat atas putusan tribunal mana pun tentang pengungkapan
4. DUndang-undang itu tidak selaras dengan Pasal 10 ECHR

Dalam R (Privacy International) v Investigatory Powers Tribunal (2019), Supreme Court memutuskan bahwa ouster clause yang melindungi keputusan Tribunal:

1. AMengecualikan semua pengujian atas keputusannya
2. BHanya berlaku untuk keputusan tentang keamanan nasional
3. CTidak mengecualikan uji yudisial atas kekeliruan hukumnya
4. DTidak sah karena terdapat dalam peraturan delegasi