Lembar kerja Hukum tata negara dengan jawaban

Hak apa yang dilindungi Pasal 10 Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia?

1. AHak untuk hidup
2. BHak untuk menikah
3. CKebebasan berekspresi
4. DLarangan penyiksaan

Dalam sistem presidensial, seperti di Amerika Serikat:

1. APresiden adalah tokoh seremonial tanpa kekuasaan
2. BPresiden dipilih oleh dan dari parlemen serta harus mengundurkan diri jika parlemen mencabut kepercayaan kepada pemerintah
3. CPresiden dapat membubarkan legislatif sesuka hati
4. DKepala eksekutif dipilih secara terpisah dan tidak bergantung pada kepercayaan legislatif

Pemisahan kekuasaan membagi kekuasaan negara di antara:

1. ATingkat pemerintahan pusat, regional, dan lokal
2. BParlemen, raja, dan gereja
3. CLegislatif, eksekutif, dan yudikatif
4. DPolisi, tentara, dan pengadilan

Di Amerika Serikat, Kongres dapat mengesampingkan veto presiden dengan:

1. AMeminta Mahkamah Agung menyetujui rancangan itu
2. BTiga perempat suara negara bagian
3. CDua pertiga suara di House maupun Senat
4. DMayoritas sederhana di House saja

Berdasarkan Human Rights Act 1998, badan swasta yang memiliki sebagian "functions of a public nature" (fungsi yang bersifat publik):

1. ATerikat oleh undang-undang itu untuk fungsi publiknya, tetapi tidak untuk tindakan privat
2. BTidak pernah terikat oleh undang-undang itu
3. CTerikat oleh undang-undang itu hanya jika sebagian besar pendanaannya berasal dari negara
4. DTerikat oleh undang-undang itu dalam segala hal yang dilakukannya

Di Inggris dan Wales, gugatan uji yudisial pada umumnya harus diajukan:

1. AKapan saja
2. BDalam satu tahun
3. CSegera, dan bagaimanapun juga dalam tiga bulan
4. DDalam enam tahun

Dalam R (Miller) v Secretary of State for Exiting the EU (2017), Mahkamah Agung Britania Raya memutuskan bahwa:

1. APemberitahuan keluar dari UE memerlukan undang-undang parlemen
2. BParlemen regional memiliki hak veto atas Brexit
3. CHasil referendum mengikat secara hukum
4. DPemerintah dapat menyampaikan pemberitahuan dengan kekuasaan prerogatif tanpa undang-undang parlemen apa pun

Pasal 79(3) Basic Law Jerman ("klausul keabadian") melarang amendemen yang menyentuh:

1. ASistem pemilu, jumlah kursi di Bundestag, atau aturan mana pun dalam Pasal 38 sampai 48 tentang pemilu
2. BStruktur federal, partisipasi Länder dalam legislasi, atau asas-asas dalam Pasal 1 dan 20
3. CPasal apa pun dalam Basic Law
4. DHanya pasal-pasal tentang perpajakan