Lembar kerja Hukum tata negara dengan jawaban

Devolusi di Britania Raya berarti bahwa:

1. ARaja berbagi kekuasaan dengan parlemen regional
2. BDewan lokal dapat mengesampingkan undang-undang Parlemen
3. CBritania Raya telah menjadi negara federal yang kekuasaan regionalnya dilindungi (entrenched) dan tidak dapat dicabut oleh Westminster
4. DParlemen menyerahkan sebagian kekuasaan kepada lembaga di Skotlandia, Wales, dan Irlandia Utara sambil tetap berdaulat

Konstitusi yang "rigid" (kaku) adalah konstitusi yang:

1. AHanya dapat diubah melalui prosedur khusus
2. BDapat diubah dengan undang-undang biasa
3. CDitegakkan secara ketat oleh tentara
4. DSama sekali tidak dapat diubah

Section 3 Human Rights Act 1998 Britania Raya mewajibkan pengadilan untuk:

1. AMeminta Parlemen menafsirkan undang-undang yang tidak jelas
2. BMembaca dan memberlakukan perundang-undangan selaras dengan hak-hak Konvensi, sejauh mungkin
3. CMembatalkan ketentuan undang-undang mana pun yang tidak dapat dibaca selaras dengan hak-hak Konvensi
4. DMengikuti setiap putusan pengadilan Strasbourg

Dasar uji yudisial mana yang berlaku ketika pengambil keputusan mengabaikan pertimbangan yang relevan?

1. ATidak ada, karena pengadilan tidak pernah meninjau pertimbangan
2. BKetidakabsahan (illegality)
3. CHanya ekspektasi yang sah
4. DHanya ketidakwajaran prosedural

Dalam Lingens v Austria, Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa memutuskan bahwa politisi:

1. ASama sekali tidak dapat menggugat pencemaran nama baik
2. BSepenuhnya dilindungi dari kritik apa pun
3. CHarus menoleransi kritik yang lebih luas daripada orang perseorangan
4. DTidak memiliki hak berdasarkan Pasal 10

Dalam Thoburn v Sunderland City Council (perkara "metric martyrs"), Laws LJ menyatakan bahwa "constitutional statutes":

1. ASama sekali tidak dapat dicabut
2. BTidak dapat dicabut secara implisit, hanya secara tegas
3. COtomatis mengesampingkan semua undang-undang parlemen yang lebih baru
4. DHarus disetujui melalui referendum

Sebuah tribunal memerintahkan publikasi surat-surat Pangeran Charles kepada para menteri. Attorney General menerbitkan sertifikat berdasarkan Freedom of Information Act yang mengesampingkannya. Dalam R (Evans) v Attorney General (2015), Supreme Court memutuskan:

1. ASurat-surat itu tidak pernah dapat dipublikasikan
2. BSertifikat itu tidak sah, karena ia sekadar tidak setuju dengan pandangan tribunal atas fakta yang sama
3. CUndang-undang itu tidak selaras dengan Pasal 10 ECHR
4. DSertifikat itu sah, karena undang-undang memberinya hak veto tanpa syarat atas putusan tribunal mana pun tentang pengungkapan

Dicey berpendapat bahwa di Inggris kebebasan individu terutama dilindungi oleh:

1. APengadilan biasa yang menerapkan common law
2. BKeputusan pribadi raja
3. CMahkamah konstitusi khusus
4. DBill of rights tertulis dengan kedudukan lebih tinggi