Lembar kerja Hukum tata negara dengan jawaban

Writ of habeas corpus:

1. AMengizinkan pemerintah menggeledah rumah pribadi
2. BMemerintahkan badan publik melaksanakan kewajiban berdasarkan undang-undang
3. CMewajibkan orang yang ditahan dihadapkan ke pengadilan agar keabsahan penahanannya dapat diuji
4. DMengizinkan polisi menahan tersangka tanpa dakwaan hingga seminggu sementara pengadilan menilai bukti terhadapnya

Konvensi Sewel menyatakan bahwa Parlemen Britania Raya biasanya tidak akan:

1. AMengubah pajak tanpa referendum
2. BMembuat undang-undang tentang urusan Skotlandia tanpa terlebih dahulu mengadakan referendum di Skotlandia
3. CMembahas urusan yang menyangkut Skotlandia
4. DMembuat undang-undang tentang urusan yang telah didevolusikan tanpa persetujuan legislatif devolusi

Devolusi di Britania Raya berarti bahwa:

1. ABritania Raya telah menjadi negara federal yang kekuasaan regionalnya dilindungi (entrenched) dan tidak dapat dicabut oleh Westminster
2. BRaja berbagi kekuasaan dengan parlemen regional
3. CDewan lokal dapat mengesampingkan undang-undang Parlemen
4. DParlemen menyerahkan sebagian kekuasaan kepada lembaga di Skotlandia, Wales, dan Irlandia Utara sambil tetap berdaulat

Berdasarkan section 2 Human Rights Act 1998 Britania Raya, ketika memutus persoalan hak-hak Konvensi, pengadilan Britania Raya harus:

1. AMemperhitungkan putusan Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa
2. BMengikuti secara ketat setiap putusan Strasbourg yang relevan sebagai preseden yang mengikat
3. CMerujuk semua persoalan ke Strasbourg
4. DMengabaikan yurisprudensi Strasbourg

Dalam Pickin v British Railways Board, House of Lords memutuskan bahwa pengadilan:

1. ADapat menguji undang-undang atas kepatuhan pada aturan private bill
2. BDapat membatalkan private Act jika terbukti Parlemen disesatkan selama pengesahannya
3. CHarus menyelidiki setiap tuduhan penipuan di Parlemen
4. DTidak akan memeriksa apakah Parlemen mengikuti prosedur internalnya dalam mengesahkan suatu undang-undang

Dalam CCSU v Minister for the Civil Service (perkara GCHQ), Lord Diplock menggolongkan dasar-dasar uji yudisial sebagai:

1. APenipuan, kekhilafan, dan paksaan
2. BIllegality, irrationality, dan procedural impropriety
3. CYurisdiksi, motif, dan keadilan
4. DLegalitas, legitimasi, dan proporsionalitas

Dalam R v Home Secretary, ex p Simms, Lord Hoffmann menjelaskan "principle of legality" (asas legalitas) sebagai berarti bahwa:

1. AParlemen tidak dapat membuat undang-undang yang bertentangan dengan hak-hak fundamental
2. BMenteri boleh membatasi hak fundamental kapan pun demi kepentingan umum
3. CPengadilan dapat membatalkan undang-undang yang melanggar hak-hak fundamental
4. DKata-kata umum dalam undang-undang dianggap tidak mengesampingkan hak-hak fundamental

Dalam Madzimbamuto v Lardner-Burke, Privy Council memutuskan bahwa Parlemen Britania Raya masih dapat membuat undang-undang untuk Rhodesia Selatan karena:

1. ARhodesia telah sepenuhnya merdeka
2. BKonvensi bahwa Parlemen tidak akan melakukannya tidak membatasi kekuasaan hukumnya
3. CRhodesia telah menyetujui perundang-undangan itu
4. DKonvensi itu mengikat secara hukum tetapi telah dilepaskan oleh Rhodesia