Lembar kerja Hukum tata negara dengan jawaban

Ombudsman pada umumnya:

1. AMenuntut tindak pidana yang dilakukan para menteri dan pegawai negeri
2. BMerancang undang-undang untuk parlemen
3. CMemeriksa banding dari pengadilan tertinggi
4. DMenyelidiki pengaduan maladministrasi oleh badan publik

Di Amerika Serikat, "Bill of Rights" mengacu pada:

1. ADeklarasi Kemerdekaan
2. BSepuluh amendemen pertama Konstitusi
3. CUndang-undang yang disahkan Kongres pada tahun 1960-an
4. DPasal pertama Konstitusi

Konvensi tanggung jawab kolektif menteri di Britania Raya berarti bahwa:

1. ASetiap menteri dapat memveto keputusan Kabinet
2. BSemua menteri bertanggung jawab bersama di pengadilan atas keputusan pemerintah
3. CPara menteri dipilih bersama sebagai satu kelompok
4. DPara menteri harus mendukung keputusan pemerintah di depan publik atau mengundurkan diri

Berdasarkan section 2 Human Rights Act 1998 Britania Raya, ketika memutus persoalan hak-hak Konvensi, pengadilan Britania Raya harus:

1. AMerujuk semua persoalan ke Strasbourg
2. BMengikuti secara ketat setiap putusan Strasbourg yang relevan sebagai preseden yang mengikat
3. CMemperhitungkan putusan Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa
4. DMengabaikan yurisprudensi Strasbourg

Dalam CCSU v Minister for the Civil Service (perkara GCHQ), Lord Diplock menggolongkan dasar-dasar uji yudisial sebagai:

1. AIllegality, irrationality, dan procedural impropriety
2. BLegalitas, legitimasi, dan proporsionalitas
3. CPenipuan, kekhilafan, dan paksaan
4. DYurisdiksi, motif, dan keadilan

Dalam R v Bow Street Magistrate, ex p Pinochet (No 2), House of Lords membatalkan putusannya sendiri sebelumnya karena:

1. APara hakim telah membuat kekeliruan hukum
2. BPinochet tidak diberi pengacara pilihannya sendiri pada persidangan
3. CSalah satu hakim memiliki hubungan dengan lembaga amal yang menjadi pihak dalam perkara
4. DPerkara itu diperiksa secara tertutup

Dalam putusan Harmonisatiewet (1989), Mahkamah Agung Belanda memutuskan bahwa Pasal 120 Konstitusi:

1. AHanya berlaku untuk peraturan delegasi
2. BDikesampingkan oleh asas kepastian hukum
3. CMengizinkan pengadilan membatalkan undang-undang yang melanggar asas-asas fundamental seperti kepastian hukum
4. DMencegah pengadilan menguji undang-undang Parlemen terhadap asas-asas hukum fundamental

Dalam Madzimbamuto v Lardner-Burke, Privy Council memutuskan bahwa Parlemen Britania Raya masih dapat membuat undang-undang untuk Rhodesia Selatan karena:

1. AKonvensi itu mengikat secara hukum tetapi telah dilepaskan oleh Rhodesia
2. BRhodesia telah sepenuhnya merdeka
3. CKonvensi bahwa Parlemen tidak akan melakukannya tidak membatasi kekuasaan hukumnya
4. DRhodesia telah menyetujui perundang-undangan itu