Lembar kerja Hukum tata negara dengan jawaban

Undang-undang mana yang membentuk Supreme Court of the United Kingdom?

1. AScotland Act 1998
2. BParliament Act 1911
3. CConstitutional Reform Act 2005
4. DHuman Rights Act 1998

Di Amerika Serikat, "Bill of Rights" mengacu pada:

1. ADeklarasi Kemerdekaan
2. BUndang-undang yang disahkan Kongres pada tahun 1960-an
3. CSepuluh amendemen pertama Konstitusi
4. DPasal pertama Konstitusi

Di Britania Raya, setelah rancangan undang-undang (bill) disetujui kedua kamar Parlemen, rancangan itu menjadi undang-undang (Act) ketika menerima:

1. AKonfirmasi Kabinet
2. BRoyal Assent (persetujuan kerajaan)
3. CHasil referendum
4. DPersetujuan pengadilan

Dalam Marbury v Madison (1803), Mahkamah Agung AS menetapkan:

1. AHak untuk memanggul senjata
2. BKewenangan pengadilan untuk menguji konstitusionalitas undang-undang
3. CHak veto presiden
4. DKewenangan Kongres untuk membatalkan putusan peradilan federal

Seorang kepala kepolisian diberhentikan tanpa diberi tahu tuduhannya atau diberi kesempatan menanggapi. Dalam Ridge v Baldwin, House of Lords memutuskan:

1. APemberhentian itu sah karena polisi tidak memiliki kontrak
2. BPemberhentian itu batal karena melanggar natural justice
3. CPemberhentian itu sah karena merupakan keputusan administratif
4. DHanya Parlemen yang dapat menguji keputusan itu

Setelah Burmah Oil v Lord Advocate memutuskan bahwa kompensasi wajib dibayar atas properti yang dihancurkan selama perang, Parlemen mengesahkan War Damage Act 1965, yang:

1. AMenaikkan kompensasi yang harus dibayar
2. BDibatalkan oleh pengadilan
3. CMewajibkan pengadilan memeriksa perkara itu kembali
4. DMenghapus hak atas kompensasi secara retroaktif

Dalam sistem Belanda, Dewan Negara (Raad van State) terutama:

1. AMengangkat perdana menteri dan mengawasi pembentukan pemerintahan koalisi baru
2. BMengadili banding pidana
3. CMemilih anggota parlemen
4. DMemberi nasihat tentang perundang-undangan dan bertindak sebagai pengadilan tata usaha negara tertinggi di banyak bidang

Dalam Miller II (2019), Mahkamah Agung Britania Raya menyatakan penundaan sidang (prorogation) parlemen tidak sah karena:

1. ARatu menolak menyetujuinya
2. BMenghambat fungsi konstitusional parlemen tanpa alasan yang wajar
3. CMelanggar Pasal 3 Protokol 1 ECHR karena mencampuri hak atas pemilu yang bebas
4. DDiputuskan melalui referendum