Lembar kerja Hukum tata negara dengan jawaban

Berdasarkan section 19 Human Rights Act 1998 Britania Raya, menteri yang bertanggung jawab atas suatu rancangan undang-undang harus:

1. AMengirimkannya ke Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa
2. BMembuat pernyataan apakah rancangan itu selaras dengan hak-hak Konvensi
3. CMengadakan konsultasi publik tentangnya
4. DMemperoleh persetujuan Supreme Court atas kesesuaiannya sebelum pembacaan kedua

Parlemen Belanda (Staten-Generaal) terdiri atas:

1. ADewan Perwakilan (Tweede Kamer) dan Senat (Eerste Kamer)
2. BDewan provinsi dan dewan kota
3. CRaad van State dan Hoge Raad
4. DRaja dan Dewan Menteri

Di Britania Raya, royal prerogative (hak prerogatif kerajaan) adalah:

1. AHak hakim untuk mengesampingkan Parlemen
2. BSeperangkat kekuasaan yang diberikan kepada Perdana Menteri oleh Constitutional Reform Act
3. CHak pribadi raja untuk memveto undang-undang apa pun
4. DSeperangkat kekuasaan Mahkota yang diakui common law, bukan diciptakan oleh undang-undang

Ellen Street Estates v Minister of Health dikutip untuk asas bahwa:

1. AUndang-undang yang lebih lama selalu mengalahkan undang-undang yang lebih baru
2. BPengadilan boleh menolak menerapkan undang-undang yang lebih baru
3. CParlemen dapat melindungi suatu undang-undang dari pencabutan kemudian dengan menyatakan secara tegas bahwa undang-undang itu tidak boleh diubah di masa depan
4. DParlemen tidak dapat mengikat penerusnya, dan undang-undang yang lebih baru secara implisit mencabut undang-undang lama yang bertentangan

Dalam litigasi Factortame, ketika Britania Raya masih anggota UE, House of Lords:

1. AMerujuk perkara ke Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa
2. BMemutuskan bahwa hukum UE tidak pernah dapat membatasi undang-undang Parlemen
3. CTidak menerapkan bagian undang-undang Parlemen yang bertentangan dengan hukum UE
4. DMenyatakan European Communities Act 1972 tidak sah

Dalam Dudgeon v UK, Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa memutuskan bahwa mengkriminalisasi tindakan homoseksual atas dasar suka sama suka antara pria dewasa di Irlandia Utara:

1. AHanya melanggar hak untuk menikah
2. BMelanggar hak atas penghormatan kehidupan pribadi berdasarkan Pasal 8
3. CBerada di luar lingkup Konvensi
4. DDibenarkan berdasarkan Pasal 8(2) sebagai hal yang perlu untuk melindungi moral publik

Dalam R (Miller) v Secretary of State for Exiting the EU (2017), Mahkamah Agung Britania Raya memutuskan bahwa:

1. APemberitahuan keluar dari UE memerlukan undang-undang parlemen
2. BParlemen regional memiliki hak veto atas Brexit
3. CPemerintah dapat menyampaikan pemberitahuan dengan kekuasaan prerogatif tanpa undang-undang parlemen apa pun
4. DHasil referendum mengikat secara hukum

Dalam Case of Proclamations (1610), pengadilan memutuskan bahwa Raja:

1. ADapat memberhentikan hakim yang tidak sependapat
2. BTidak dapat menciptakan tindak pidana baru melalui proklamasi
3. CDapat menangguhkan undang-undang Parlemen
4. DDapat mengubah hukum apa pun melalui proklamasi