Lembar kerja Hukum tata negara dengan jawaban

Lembar kerja Hukum tata negara gratis yang dapat dicetak: 8 soal dari mudah hingga tingkat ujian, dengan kunci jawaban. Cetak atau simpan sebagai PDF.

Lembar kerja baruBerlatih online dengan petunjuk

Untuk pengajar: gratis untuk dicetak, disalin, dan dipakai di kelas. Setiap lembar kerja baru punya nilai baru dan kunci jawabannya sendiri. Tautan ke ExamProblems di halaman mata kuliah Anda sangat kami hargai.

Nama: ____________________   Tanggal: ____________

1.Mudah

Lembaga mana yang mengesahkan undang-undang dalam demokrasi parlementer?

  1. ALegislatif (parlemen)
  2. BPerdana menteri saja
  3. CMahkamah agung
  4. DPolisi
2.Mudah

Hak apa yang dilindungi Pasal 10 Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia?

  1. ALarangan penyiksaan
  2. BKebebasan berekspresi
  3. CHak untuk menikah
  4. DHak untuk hidup
3.Mudah

Konvensi Salisbury di Britania Raya berarti bahwa House of Lords:

  1. ATidak menghalangi rancangan undang-undang pemerintah yang melaksanakan janji manifesto
  2. BHarus menyetujui semua money bill dalam satu minggu
  3. CMemilih Speaker House of Commons
  4. DDapat memveto secara permanen rancangan undang-undang yang mengubah konstitusi Britania Raya
4.Sedang

Parlemen bikameral memiliki:

  1. ADua kamar
  2. BTidak ada anggota yang dipilih
  3. CTiga kamar
  4. DSatu kamar
5.Sedang

Kedaulatan parlemen (menurut Dicey) berarti:

  1. AParlemen dapat membuat atau mencabut undang-undang apa pun, dan tidak ada badan yang dapat mengesampingkan undang-undangnya
  2. BEksekutif dapat melangkahi parlemen
  3. CParlemen harus menaati parlemen sebelumnya
  4. DPengadilan dapat membatalkan undang-undang parlemen mana pun yang bertentangan dengan hak-hak common law
6.Sedang

Seorang kepala kepolisian diberhentikan tanpa diberi tahu tuduhannya atau diberi kesempatan menanggapi. Dalam Ridge v Baldwin, House of Lords memutuskan:

  1. APemberhentian itu batal karena melanggar natural justice
  2. BPemberhentian itu sah karena polisi tidak memiliki kontrak
  3. CPemberhentian itu sah karena merupakan keputusan administratif
  4. DHanya Parlemen yang dapat menguji keputusan itu
7.Sulit

Suatu undang-undang menyatakan bahwa "determination ... shall not be called in question in any court of law" milik sebuah komisi. Dalam Anisminic v Foreign Compensation Commission, House of Lords memutuskan:

  1. AKlausul itu tidak melindungi keputusan yang didasarkan pada kekeliruan hukum, karena keputusan itu batal (nullity)
  2. BKeputusan itu kebal terhadap peninjauan karena klausul ouster berlaku atas semua penetapannya
  3. CKlausul itu tidak sah karena inkonstitusional
  4. DKlausul itu mengecualikan semua uji yudisial
8.Sulit

Pasal 79(3) Basic Law Jerman ("klausul keabadian") melarang amendemen yang menyentuh:

  1. ASistem pemilu, jumlah kursi di Bundestag, atau aturan mana pun dalam Pasal 38 sampai 48 tentang pemilu
  2. BPasal apa pun dalam Basic Law
  3. CHanya pasal-pasal tentang perpajakan
  4. DStruktur federal, partisipasi Länder dalam legislasi, atau asas-asas dalam Pasal 1 dan 20

Kunci jawaban

  1. 1. A · Legislatif (parlemen)
  2. 2. B · Kebebasan berekspresi
  3. 3. A · Tidak menghalangi rancangan undang-undang pemerintah yang melaksanakan janji manifesto
  4. 4. A · Dua kamar
  5. 5. A · Parlemen dapat membuat atau mencabut undang-undang apa pun, dan tidak ada badan yang dapat mengesampingkan undang-undangnya
  6. 6. A · Pemberhentian itu batal karena melanggar natural justice
  7. 7. A · Klausul itu tidak melindungi keputusan yang didasarkan pada kekeliruan hukum, karena keputusan itu batal (nullity)
  8. 8. D · Struktur federal, partisipasi Länder dalam legislasi, atau asas-asas dalam Pasal 1 dan 20

Penyelesaian lengkap langkah demi langkah: latih topik ini di examproblems.com.