Lembar kerja Hukum tata negara dengan jawaban

Monarki konstitusional adalah sistem yang rajanya:

1. ADipilih oleh parlemen setiap lima tahun
2. BMenjadi kepala negara tetapi bertindak dalam batas konstitusi, sebagian besar atas nasihat menteri
3. CMemimpin partai politik yang berkuasa
4. DMemegang sendiri seluruh kekuasaan legislatif dan eksekutif, dan para menteri hanya memberi nasihat bila diminta

Parlemen Belanda (Staten-Generaal) terdiri atas:

1. ARaad van State dan Hoge Raad
2. BRaja dan Dewan Menteri
3. CDewan Perwakilan (Tweede Kamer) dan Senat (Eerste Kamer)
4. DDewan provinsi dan dewan kota

Di Britania Raya, setelah rancangan undang-undang (bill) disetujui kedua kamar Parlemen, rancangan itu menjadi undang-undang (Act) ketika menerima:

1. AKonfirmasi Kabinet
2. BHasil referendum
3. CPersetujuan pengadilan
4. DRoyal Assent (persetujuan kerajaan)

Dalam Bellinger v Bellinger, House of Lords tidak dapat membaca hukum perkawinan sehingga mengakui perkawinan seorang perempuan trans dengan seorang laki-laki, sehingga pengadilan:

1. AMembatalkan ketentuan yang bersangkutan
2. BMembuat deklarasi ketidaksesuaian
3. CMembaca undang-undang secara selaras berdasarkan section 3
4. DMerujuk perkara ke Strasbourg

Menurut yurisprudensi ECHR seperti Sunday Times v UK, agar suatu pembatasan "ditetapkan oleh hukum" (prescribed by law), hukum itu harus:

1. ATermuat dalam satu undang-undang tertulis yang disahkan parlemen
2. BCukup dapat diakses dan dapat diperkirakan akibatnya
3. CDisetujui melalui referendum
4. DLebih tua daripada Konvensi

Berdasarkan British Oxygen v Minister of Technology, badan publik yang menetapkan kebijakan untuk menjalankan diskresinya harus:

1. ASama sekali tidak membuat kebijakan
2. BMenerapkan kebijakan itu secara kaku dalam setiap kasus demi perlakuan yang konsisten
3. CTetap bersedia mendengarkan siapa pun yang memiliki hal baru untuk disampaikan
4. DMeminta persetujuan Parlemen atas kebijakan itu

Berdasarkan Pasal 15 ECHR, negara dapat mengurangi sebagian kewajiban dalam perang atau keadaan darurat publik, tetapi tidak dari:

1. APasal 8 (kehidupan pribadi)
2. BAntara lain Pasal 3 (penyiksaan) dan Pasal 4 ayat 1 (perbudakan)
3. CAntara lain Pasal 5 (kebebasan) dan Pasal 6 (peradilan yang adil)
4. DPasal 11 (berkumpul)

Petugas memasuki rumah seorang penulis dan menyita kertas-kertasnya berdasarkan surat perintah yang diterbitkan Secretary of State yang tidak memiliki kewenangan hukum untuk menerbitkannya. Dalam Entick v Carrington, pengadilan memutuskan:

1. APenggeledahan itu sah, karena keperluan negara membenarkan penyitaan kertas-kertas itu
2. BPenggeledahan itu sah, karena surat perintahnya ditandatangani
3. CPenggeledahan itu melanggar hukum, karena tindakan negara memerlukan kewenangan hukum
4. DPenulis itu hanya dapat mengadu kepada Parlemen