Lembar kerja Hukum pidana dengan jawaban

Berdasarkan section 4 Theft Act 1968, manakah yang biasanya tidak dapat dicuri?

1. AUang
2. BSaldo bank
3. CSepeda
4. DTanah

Berdasarkan Criminal Damage Act 1971, perusakan dengan api didakwakan sebagai:

1. APencurian dengan pemberatan
2. BBurglary
3. CArson (pembakaran)
4. DAffray

Undang-undang mana yang menciptakan tindak pidana fraud melalui pernyataan palsu, tidak mengungkapkan informasi, dan penyalahgunaan kedudukan?

1. ASerious Crime Act 2007
2. BFraud Act 2006
3. CCriminal Justice Act 1988
4. DTheft Act 1978

Dalam hukum Inggris, uji ketidakjujuran (dishonesty) dalam pencurian kini ditetapkan dalam:

1. AR v Ghosh
2. BDonoghue v Stevenson
3. CR v Cunningham
4. DIvey v Genting Casinos

"Dolus eventualis" (voorwaardelijk opzet) dalam hukum pidana Belanda berarti terdakwa:

1. ASecara sadar menerima kemungkinan besar bahwa akibat akan terjadi
2. BMenghendaki akibat itu sebagai tujuan utamanya dan bertindak untuk mewujudkannya
3. CSama sekali tidak memperkirakan akibat itu
4. DBertindak sepenuhnya secara kebetulan

Intoksikasi yang tidak disengaja dapat menjadi pembelaan bila:

1. ATerdakwa memilih minum banyak
2. BMenyebabkan terdakwa tidak memiliki mens rea yang disyaratkan
3. CTerdakwa kurang terkendali tetapi tetap membentuk niat
4. DTindak pidananya strict liability

Dalam R v Roberts (1971), seorang perempuan melompat dari mobil yang sedang melaju untuk melarikan diri dari serangan seksual dan terluka. Pengadilan memutuskan terdakwa bertanggung jawab kecuali reaksi perempuan itu:

1. ABegitu "daft" (konyol) atau tak terduga sehingga tidak ada orang wajar yang dapat memperkirakannya
2. BLebih berbahaya daripada tetap berada di mobil
3. CDisebabkan kepanikan dan ketakutannya sendiri
4. DDilakukan tanpa terlebih dahulu meminta terdakwa menghentikan mobil dan menurunkannya

Mengapa asas "lex certa" penting dalam hukum pidana?

1. AHanya tindak pidana tertentu yang dapat dituntut
2. BUndang-undang harus pasti untuk ditegakkan, sehingga polisi tidak memiliki diskresi dalam menerapkannya
3. CUndang-undang pidana harus cukup jelas agar orang dapat memperkirakan apa yang dapat dipidana
4. DHakim harus yakin sebelum menjatuhkan pidana