Lembar kerja Hukum UE dengan jawaban

Apa peran Advokat Jenderal (Advocate General) di Mahkamah?

1. AMenuntut negara anggota yang melanggar hukum UE atas nama Komisi Eropa
2. BMembela individu yang tidak mampu membayar pengacara
3. CMemberikan pendapat yang independen dan beralasan tentang perkara sebelum Mahkamah memutus
4. DMewakili lembaga-lembaga UE di pengadilan

Asas pemberian kewenangan (conferral, Pasal 5 ayat 2 TEU) berarti bahwa:

1. AUE hanya bertindak dalam batas kewenangan yang diberikan negara anggota dalam traktat
2. BKewenangan yang tidak digunakan UE beralih kepada Komisi
3. CUE dapat bertindak di bidang mana pun yang dianggapnya berguna untuk mencapai tujuan traktat
4. DNegara anggota harus memperoleh persetujuan UE untuk semua undang-undang nasional

Dewan Eropa (European Council) terdiri atas:

1. AAnggota Parlemen Eropa yang dipilih di setiap negara
2. BKepala negara atau pemerintahan negara anggota, Presidennya, dan Presiden Komisi
3. CPara menteri negara anggota untuk setiap bidang kebijakan, dipimpin oleh presidensi Dewan yang bergilir
4. DHakim Mahkamah dan Pengadilan Umum (General Court)

Pasal 352 TFEU (klausul fleksibilitas) memungkinkan UE bertindak jika traktat tidak menyediakan kewenangan yang diperlukan, tetapi mensyaratkan:

1. AHanya mayoritas sederhana di Parlemen
2. BMayoritas berkualifikasi di Dewan dan persetujuan Parlemen Eropa
3. CSuara bulat di Dewan dan persetujuan Parlemen Eropa
4. DReferendum di setiap negara anggota

Apa akibat berdasarkan Pasal 101 ayat 2 TFEU bagi perjanjian yang dilarang oleh Pasal 101 ayat 1 dan tidak dikecualikan?

1. APerjanjian itu tetap sah tetapi tidak dapat ditegakkan terhadap konsumen
2. BPerjanjian itu batal demi hukum
3. CPerjanjian itu menjadi bantuan negara
4. DPerjanjian itu harus dirundingkan ulang dalam setahun

Dalam Brasserie du Pêcheur dan Factortame III (1996), Mahkamah memutuskan bahwa tanggung jawab negara:

1. ATidak pernah berlaku bagi tindakan parlemen nasional
2. BMemerlukan bukti bahwa negara bertindak dengan sengaja
3. CDapat timbul dari tindakan pembentuk undang-undang nasional jika pelanggarannya cukup serius
4. DHanya timbul dari kegagalan mentransposisikan direktif, bukan dari tindakan lain pembentuk undang-undang nasional

Dalam Defrenne v Sabena (No 2), Mahkamah memutuskan bahwa asas upah setara bagi laki-laki dan perempuan (kini Pasal 157 TFEU):

1. ATidak memiliki efek langsung
2. BMemerlukan direktif sebelum dapat diterapkan
3. CMemiliki efek langsung vertikal dan horizontal
4. DHanya berlaku bagi pemberi kerja publik

Dalam Dorsch Consult (1997), Mahkamah merinci faktor untuk menentukan apakah suatu badan merupakan "pengadilan atau tribunal" yang boleh merujuk berdasarkan Pasal 267, termasuk apakah badan itu:

1. ADisebut pengadilan dalam hukum nasional dan memeriksa banding dari pengadilan yang lebih rendah
2. BDibentuk berdasarkan undang-undang, permanen, independen, dan menerapkan kaidah hukum
3. CMerupakan pengadilan tingkat terakhir
4. DMemiliki hakim yang terlatih dalam hukum UE