Lembar kerja Hukum UE dengan jawaban

Direktif UE harus:

1. ADisetujui melalui referendum di setiap negara
2. BDiabaikan jika negara tidak setuju
3. CDitransposisikan ke hukum nasional sebelum tenggat waktu
4. DDiterapkan langsung tanpa langkah nasional apa pun

Kawasan Schengen terutama menyangkut:

1. AAturan bersama tentang persaingan antarperusahaan
2. BPenggunaan euro sebagai mata uang tunggal
3. CPenghapusan pemeriksaan orang di perbatasan internal
4. DPemilihan Parlemen Eropa

Berdasarkan Direktif 2004/38, warga UE memperoleh hak tinggal tetap di negara anggota tuan rumah setelah:

1. ALima tahun tinggal secara sah tanpa terputus
2. BSepuluh tahun tinggal
3. CSatu tahun bekerja
4. DTiga bulan tinggal

Parlemen Eropa dapat memaksa seluruh Komisi mengundurkan diri melalui:

1. APutusan Mahkamah
2. BMosi kecaman yang disahkan dua pertiga suara yang diberikan, yang mewakili mayoritas anggota Parlemen
3. CKeputusan bulat Dewan Eropa
4. DPemungutan suara mayoritas sederhana di Dewan

Berdasarkan protokol subsidiaritas, "kartu kuning" dipicu ketika pendapat beralasan mewakili sekurang-kurangnya:

1. ASemua parlemen nasional
2. BMayoritas sederhana suara anggota Parlemen Eropa
3. CSepertiga suara yang dialokasikan kepada parlemen nasional
4. DPemerintah dua negara anggota

Dalam Simmenthal (1978), Mahkamah memutuskan bahwa pengadilan nasional yang menghadapi undang-undang nasional yang bertentangan dengan hukum UE harus:

1. AMenerapkan undang-undang nasional jika diadopsi belakangan
2. BMenunggu mahkamah konstitusi nasional membatalkan undang-undang itu sebelum dapat mengesampingkannya
3. CMengesampingkan undang-undang nasional atas prakarsanya sendiri, tanpa menunggu undang-undang itu dicabut
4. DMeminta parlemen nasional mengubah undang-undang terlebih dahulu

Putusan Kadi (2008) penting karena CJEU memutuskan bahwa:

1. AUE tidak memiliki kewenangan dalam kebijakan luar negeri
2. BResolusi Dewan Keamanan PBB selalu mengungguli hak-hak dasar UE berdasarkan Piagam PBB
3. CIndividu tidak pernah dapat menggugat sanksi
4. DTindakan UE yang melaksanakan resolusi Dewan Keamanan PBB harus menghormati hak-hak dasar UE

Dalam Commission v Italy (Art Treasures, 1968), Italia mengenakan pajak atas ekspor karya seni dan sejarah. Mahkamah memutuskan bahwa:

1. APajak itu dibenarkan berdasarkan Pasal 36 untuk melindungi kekayaan nasional yang bernilai artistik atau historis
2. BKarya seni bukan "barang", sehingga aturan kebebasan bergerak tidak berlaku
3. CPajak itu merupakan pungutan berefek setara dan dilarang apa pun tujuannya
4. DPajak ekspor berada di luar cakupan uni pabean