Lembar kerja Hukum UE dengan jawaban

Berapa jumlah Komisioner di Komisi Eropa?

1. AJumlah yang ditetapkan setiap tahun oleh Parlemen Eropa
2. BDua dari setiap negara anggota yang lebih besar dan satu dari setiap negara anggota yang lebih kecil
3. CSatu dari setiap negara anggota, termasuk Presiden dan Perwakilan Tinggi
4. DSatu untuk setiap sepuluh juta penduduk UE

Apa empat kebebasan pasar internal UE?

1. APerdagangan bebas, pemilu bebas, media bebas, dan pengadilan bebas
2. BKebebasan berbicara, beragama, berkumpul, dan pers
3. CPendidikan, layanan kesehatan, perumahan, dan transportasi gratis
4. DKebebasan bergerak barang, orang, jasa, dan modal

Dewan Eropa (European Council) terdiri atas:

1. AHakim Mahkamah dan Pengadilan Umum (General Court)
2. BKepala negara atau pemerintahan negara anggota, Presidennya, dan Presiden Komisi
3. CPara menteri negara anggota untuk setiap bidang kebijakan, dipimpin oleh presidensi Dewan yang bergilir
4. DAnggota Parlemen Eropa yang dipilih di setiap negara

Menurut aturan pemungutan suara Lisabon, minoritas penghalang (blocking minority) di Dewan harus mencakup sekurang-kurangnya:

1. ASepuluh negara anggota
2. BEmpat negara anggota
3. CSeparuh negara anggota
4. DDua negara anggota

Suatu negara anggota mengenakan pajak lebih tinggi atas wiski impor daripada minuman keras dalam negeri yang serupa. Ketentuan mana yang paling langsung dilanggar?

1. APasal 110 TFEU tentang perpajakan internal yang diskriminatif
2. BPasal 30 TFEU tentang bea masuk dan pungutan berefek setara
3. CPasal 45 TFEU tentang pekerja
4. DPasal 101 TFEU tentang kartel

Direktif umumnya TIDAK memiliki:

1. AKekuatan mengikat setelah batas waktu transposisi
2. BEfek langsung vertikal terhadap negara
3. CEfek hukum apa pun
4. DEfek langsung horizontal antarpihak swasta

Dalam Inuit Tapiriit Kanatami (2013), Mahkamah menafsirkan "tindakan regulasi" dalam Pasal 263 ayat 4 TFEU sebagai:

1. ASetiap tindakan yang diadopsi Komisi atau Dewan
2. BSetiap regulasi, baik legislatif maupun tidak
3. CTindakan yang berlaku umum selain tindakan legislatif
4. DTindakan yang ditujukan kepada individu tertentu

Dalam R v Henn and Darby (1979), larangan Britania Raya atas impor materi pornografi dinyatakan:

1. ADi luar Pasal 34 karena hanya menyangkut buku
2. BTidak dibenarkan karena Britania Raya membolehkan sebagian pornografi dalam negeri
3. CDibenarkan atas dasar kesusilaan publik berdasarkan Pasal 36
4. DBea cukai yang bertentangan dengan Pasal 30