Lembar kerja Hukum UE dengan jawaban

Piagam Hak-Hak Dasar UE memiliki nilai hukum yang sama dengan traktat sejak:

1. ATraktat Lisabon (2009)
2. BPerjanjian Brexit (2020)
3. CTraktat Maastricht (1993)
4. DTraktat Roma (1957)

Berdasarkan Pasal 258 TFEU, proses pelanggaran (infringement proceedings) terhadap negara anggota biasanya dimulai oleh:

1. APengadilan nasional
2. BSeorang warga negara
3. CKomisi Eropa
4. DParlemen Eropa

Badan mana yang mengadopsi anggaran tahunan UE bersama Dewan?

1. AParlemen Eropa
2. BBank Sentral Eropa
3. CDewan Eropa
4. DBadan Pemeriksa Keuangan

Dalam Ratti (1979), Mahkamah memutuskan bahwa individu TIDAK dapat mengandalkan direktif terhadap negara:

1. ASebelum batas waktu transposisi berakhir
2. BJika direktif itu jelas dan tanpa syarat
3. CJika negara anggota gagal mentransposisikannya
4. DSetelah batas waktu transposisi berakhir

Manakah yang TIDAK dapat digunakan untuk membenarkan pembatasan impor berdasarkan Pasal 36 TFEU?

1. AMelindungi perekonomian nasional dari persaingan
2. BKesusilaan publik
3. CPerlindungan kesehatan manusia
4. DPerlindungan hak kekayaan industri dan komersial

Prosedur rujukan pendahuluan (preliminary reference) berdasarkan Pasal 267 TFEU memungkinkan:

1. APengadilan nasional mengajukan pertanyaan kepada CJEU tentang penafsiran atau keabsahan hukum UE
2. BKomisi mendenda negara anggota
3. CIndividu menggugat negara anggota langsung di hadapan Mahkamah di Luksemburg
4. DParlemen memberhentikan hakim

Altmark Trans (2003) menetapkan syarat yang menjadikan kompensasi atas kewajiban pelayanan publik:

1. ABukan bantuan negara karena tidak memberikan keuntungan
2. BHarus disetujui oleh Parlemen Eropa
3. CHanya dapat dibayarkan kepada perusahaan milik negara
4. DSelalu merupakan bantuan negara yang dilarang

Dalam Inuit Tapiriit Kanatami (2013), Mahkamah menafsirkan "tindakan regulasi" dalam Pasal 263 ayat 4 TFEU sebagai:

1. ASetiap regulasi, baik legislatif maupun tidak
2. BTindakan yang ditujukan kepada individu tertentu
3. CTindakan yang berlaku umum selain tindakan legislatif
4. DSetiap tindakan yang diadopsi Komisi atau Dewan