Lembar kerja Hukum UE dengan jawaban

Pasal TFEU mana yang menjamin kebebasan pendirian usaha (freedom of establishment)?

1. APasal 45
2. BPasal 63
3. CPasal 49
4. DPasal 110

Berdasarkan Pasal 288 TFEU, keputusan (decision) UE bersifat:

1. AMengikat hanya terkait hasil yang harus dicapai setiap negara
2. BPernyataan pendapat lembaga yang tidak mengikat, ditujukan kepada negara anggota atau individu
3. CMengikat secara keseluruhan, dan hanya bagi pihak yang dituju jika menyebutkan pihak yang dituju
4. DMengikat hanya setelah disetujui parlemen nasional

Pasal TFEU mana yang melarang penyalahgunaan posisi dominan?

1. APasal 56
2. BPasal 107
3. CPasal 101
4. DPasal 102

Berdasarkan Pasal 51 Piagam Hak-Hak Dasar, Piagam mengikat negara anggota:

1. ATidak pernah, karena hanya mengikat lembaga UE
2. BDalam semua kegiatannya, termasuk urusan yang murni nasional
3. CHanya ketika mereka melaksanakan hukum UE
4. DHanya jika konstitusinya mengizinkan

Berdasarkan protokol subsidiaritas, "kartu kuning" dipicu ketika pendapat beralasan mewakili sekurang-kurangnya:

1. ASemua parlemen nasional
2. BMayoritas sederhana suara anggota Parlemen Eropa
3. CSepertiga suara yang dialokasikan kepada parlemen nasional
4. DPemerintah dua negara anggota

Dalam Brasserie du Pêcheur dan Factortame III (1996), Mahkamah memutuskan bahwa tanggung jawab negara:

1. ADapat timbul dari tindakan pembentuk undang-undang nasional jika pelanggarannya cukup serius
2. BMemerlukan bukti bahwa negara bertindak dengan sengaja
3. CTidak pernah berlaku bagi tindakan parlemen nasional
4. DHanya timbul dari kegagalan mentransposisikan direktif, bukan dari tindakan lain pembentuk undang-undang nasional

Putusan Kadi (2008) penting karena CJEU memutuskan bahwa:

1. ATindakan UE yang melaksanakan resolusi Dewan Keamanan PBB harus menghormati hak-hak dasar UE
2. BIndividu tidak pernah dapat menggugat sanksi
3. CUE tidak memiliki kewenangan dalam kebijakan luar negeri
4. DResolusi Dewan Keamanan PBB selalu mengungguli hak-hak dasar UE berdasarkan Piagam PBB

Dalam Defrenne v Sabena (No 2), Mahkamah memutuskan bahwa asas upah setara bagi laki-laki dan perempuan (kini Pasal 157 TFEU):

1. AMemerlukan direktif sebelum dapat diterapkan
2. BHanya berlaku bagi pemberi kerja publik
3. CMemiliki efek langsung vertikal dan horizontal
4. DTidak memiliki efek langsung