Lembar kerja Hukum UE dengan jawaban

Pasangan traktat mana yang menjadi dasar UE setelah Traktat Lisabon?

1. APerjanjian Schengen dan Traktat Maastricht
2. BTraktat Roma dan Traktat Paris
3. CTraktat tentang Uni Eropa dan Traktat tentang Berfungsinya Uni Eropa
4. DPiagam Hak-Hak Fundamental UE dan Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia

Pasal 107 TFEU pada umumnya melarang:

1. ADiskriminasi terhadap pekerja dan penyedia jasa dari negara anggota lain
2. BBea masuk atas impor dari negara anggota lain
3. CPerjanjian antarperusahaan yang menetapkan harga
4. DBantuan negara yang mendistorsi persaingan dan memengaruhi perdagangan antarnegara anggota

Menurut aturan Lisabon, mayoritas berkualifikasi di Dewan biasanya memerlukan:

1. ADua pertiga negara anggota dan separuh penduduk
2. BSekurang-kurangnya 55% negara anggota yang mewakili sekurang-kurangnya 65% penduduk UE
3. CSemua negara anggota kecuali satu
4. DMayoritas sederhana negara anggota, asalkan mewakili setidaknya separuh penduduk UE

Menurut Gebhard (1995), apa yang terutama membedakan pendirian usaha dari pemberian jasa?

1. APendirian usaha selalu mensyaratkan pembentukan perusahaan
2. BPendirian usaha melibatkan kegiatan yang tetap dan berkesinambungan di negara tuan rumah
3. CJasa diberikan hanya melalui kantor atau cabang tetap di negara anggota tuan rumah
4. DJasa hanya dapat diberikan oleh karyawan

Bagaimana urutan tahap proses pelanggaran berdasarkan Pasal 258 TFEU yang benar?

1. ARujukan ke Mahkamah, pendapat beralasan, surat pemberitahuan resmi
2. BSurat pemberitahuan resmi, pendapat beralasan, rujukan ke Mahkamah
3. CPendapat beralasan, surat pemberitahuan resmi, lalu rujukan ke Pengadilan Umum
4. DRujukan pendahuluan, surat pemberitahuan resmi, denda

Putusan Cassis de Dijon memperkenalkan:

1. ATanggung jawab negara
2. BPengakuan timbal balik dan persyaratan wajib sebagai pembenaran bagi tindakan yang berlaku tanpa pembedaan
3. CAturan bahwa tindakan yang berlaku tanpa pembedaan hanya dapat dibenarkan atas dasar yang dicantumkan secara limitatif dalam Pasal 36 TFEU
4. DKewarganegaraan UE

Dalam R v Henn and Darby (1979), larangan Britania Raya atas impor materi pornografi dinyatakan:

1. ADi luar Pasal 34 karena hanya menyangkut buku
2. BTidak dibenarkan karena Britania Raya membolehkan sebagian pornografi dalam negeri
3. CBea cukai yang bertentangan dengan Pasal 30
4. DDibenarkan atas dasar kesusilaan publik berdasarkan Pasal 36

Dalam Höfner and Elser (1991), badan penempatan tenaga kerja publik Jerman dinyatakan sebagai "perusahaan" (undertaking) menurut hukum persaingan karena:

1. ABadan itu memperoleh laba besar setiap tahun
2. BBadan itu dimiliki investor asing
3. CBadan itu menjalankan kegiatan ekonomi, terlepas dari status hukum dan pendanaannya
4. DBadan itu terdaftar sebagai perusahaan swasta dan dibiayai dari biaya yang dibebankannya kepada pemberi kerja