Lembar kerja Hukum UE dengan jawaban

Ombudsman Eropa menyelidiki pengaduan tentang:

1. AKejahatan yang dilakukan warga UE
2. BPelanggaran HAM oleh negara anggota
3. CPelanggaran hukum UE oleh perusahaan swasta
4. DMaladministrasi oleh lembaga dan badan UE

Traktat mana yang membentuk Uni Eropa dan memperkenalkan kewarganegaraan UE?

1. ATraktat Amsterdam
2. BTraktat Roma
3. CAkta Tunggal Eropa
4. DTraktat Maastricht

Apa empat kebebasan pasar internal UE?

1. AKebebasan berbicara, beragama, berkumpul, dan pers
2. BPerdagangan bebas, pemilu bebas, media bebas, dan pengadilan bebas
3. CPendidikan, layanan kesehatan, perumahan, dan transportasi gratis
4. DKebebasan bergerak barang, orang, jasa, dan modal

Costa v ENEL (1964) menetapkan:

1. ATanggung jawab negara atas pelanggaran hukum UE
2. BSupremasi (keutamaan) hukum UE atas hukum nasional
3. CEfek langsung regulasi
4. DAsas subsidiaritas

Dalam Simmenthal (1978), Mahkamah memutuskan bahwa pengadilan nasional yang menghadapi undang-undang nasional yang bertentangan dengan hukum UE harus:

1. AMengesampingkan undang-undang nasional atas prakarsanya sendiri, tanpa menunggu undang-undang itu dicabut
2. BMenunggu mahkamah konstitusi nasional membatalkan undang-undang itu sebelum dapat mengesampingkannya
3. CMenerapkan undang-undang nasional jika diadopsi belakangan
4. DMeminta parlemen nasional mengubah undang-undang terlebih dahulu

Pasal TFEU mana yang melarang perjanjian antipersaingan antarperusahaan?

1. APasal 107
2. BPasal 45
3. CPasal 102
4. DPasal 101

Dalam Aranyosi and Căldăraru (2016), Mahkamah memutuskan bahwa otoritas peradilan yang melaksanakan Surat Perintah Penangkapan Eropa:

1. ADapat menunda penyerahan jika ada risiko nyata kondisi penahanan yang tidak manusiawi atau merendahkan bagi orang tersebut
2. BDapat menolak setiap surat perintah dari negara yang secara umum tidak dipercayainya
3. CHarus selalu menyerahkan orang itu, apa pun kondisi penjaranya
4. DHarus meminta izin Pengadilan HAM Eropa

Kriteria CILFIT menjelaskan kapan pengadilan tingkat terakhir TIDAK wajib mengajukan rujukan pendahuluan, misalnya ketika:

1. APenafsiran yang benar begitu jelas sehingga tidak menyisakan keraguan yang wajar (acte clair)
2. BPerkara mendesak bagi pemerintah
3. CPertanyaannya sensitif secara politik dan pemerintah telah secara resmi meminta pengadilan untuk tidak merujuknya
4. DPara pihak lebih memilih tidak merujuk