Lembar kerja Hukum UE dengan jawaban

Manakah yang merupakan kewenangan eksklusif UE berdasarkan Pasal 3 TFEU?

1. AKebijakan perdagangan bersama
2. BPendidikan dan kebudayaan
3. CPariwisata
4. DPenyelenggaraan layanan kesehatan

Berdasarkan Pasal 288 TFEU, keputusan (decision) UE bersifat:

1. AMengikat hanya setelah disetujui parlemen nasional
2. BPernyataan pendapat lembaga yang tidak mengikat, ditujukan kepada negara anggota atau individu
3. CMengikat hanya terkait hasil yang harus dicapai setiap negara
4. DMengikat secara keseluruhan, dan hanya bagi pihak yang dituju jika menyebutkan pihak yang dituju

Berdasarkan Pasal 288 TFEU, rekomendasi dan pendapat:

1. AHanya mengikat Komisi
2. BMengikat semua negara anggota
3. CMenjadi mengikat setelah lima tahun
4. DTidak memiliki kekuatan mengikat

Pasal 352 TFEU (klausul fleksibilitas) memungkinkan UE bertindak jika traktat tidak menyediakan kewenangan yang diperlukan, tetapi mensyaratkan:

1. AMayoritas berkualifikasi di Dewan dan persetujuan Parlemen Eropa
2. BReferendum di setiap negara anggota
3. CSuara bulat di Dewan dan persetujuan Parlemen Eropa
4. DHanya mayoritas sederhana di Parlemen

Dalam Ratti (1979), Mahkamah memutuskan bahwa individu TIDAK dapat mengandalkan direktif terhadap negara:

1. AJika direktif itu jelas dan tanpa syarat
2. BSetelah batas waktu transposisi berakhir
3. CSebelum batas waktu transposisi berakhir
4. DJika negara anggota gagal mentransposisikannya

Menurut aturan pemungutan suara Lisabon, minoritas penghalang (blocking minority) di Dewan harus mencakup sekurang-kurangnya:

1. ASepuluh negara anggota
2. BDua negara anggota
3. CEmpat negara anggota
4. DSeparuh negara anggota

Dalam Aranyosi and Căldăraru (2016), Mahkamah memutuskan bahwa otoritas peradilan yang melaksanakan Surat Perintah Penangkapan Eropa:

1. ADapat menunda penyerahan jika ada risiko nyata kondisi penahanan yang tidak manusiawi atau merendahkan bagi orang tersebut
2. BHarus selalu menyerahkan orang itu, apa pun kondisi penjaranya
3. CDapat menolak setiap surat perintah dari negara yang secara umum tidak dipercayainya
4. DHarus meminta izin Pengadilan HAM Eropa

Dalam Commission v Italy (Art Treasures, 1968), Italia mengenakan pajak atas ekspor karya seni dan sejarah. Mahkamah memutuskan bahwa:

1. APajak ekspor berada di luar cakupan uni pabean
2. BPajak itu merupakan pungutan berefek setara dan dilarang apa pun tujuannya
3. CKarya seni bukan "barang", sehingga aturan kebebasan bergerak tidak berlaku
4. DPajak itu dibenarkan berdasarkan Pasal 36 untuk melindungi kekayaan nasional yang bernilai artistik atau historis