Lembar kerja Hukum UE dengan jawaban

Berapa jumlah Komisioner di Komisi Eropa?

1. ASatu untuk setiap sepuluh juta penduduk UE
2. BJumlah yang ditetapkan setiap tahun oleh Parlemen Eropa
3. CSatu dari setiap negara anggota, termasuk Presiden dan Perwakilan Tinggi
4. DDua dari setiap negara anggota yang lebih besar dan satu dari setiap negara anggota yang lebih kecil

Lembaga UE mana yang mengusulkan sebagian besar legislasi UE yang baru?

1. AParlemen Eropa
2. BKomisi Eropa
3. CBank Sentral Eropa
4. DMahkamah (Court of Justice)

Manakah yang merupakan kewenangan eksklusif UE berdasarkan Pasal 3 TFEU?

1. AKebijakan perdagangan bersama
2. BPenyelenggaraan layanan kesehatan
3. CPendidikan dan kebudayaan
4. DPariwisata

Dalam Foster v British Gas (1990), Mahkamah memutuskan bahwa direktif dapat diandalkan terhadap badan yang:

1. ADimiliki pemegang saham swasta tetapi diatur oleh undang-undang
2. BBadan swasta mana pun yang menerima kontrak publik dari negara, apa pun kewenangan atau fungsinya
3. CDiberi tanggung jawab oleh negara atas layanan publik di bawah kendalinya, dengan kewenangan khusus
4. DMerupakan perusahaan besar mana pun dengan lebih dari 500 karyawan

Bagaimana urutan tahap proses pelanggaran berdasarkan Pasal 258 TFEU yang benar?

1. APendapat beralasan, surat pemberitahuan resmi, lalu rujukan ke Pengadilan Umum
2. BRujukan ke Mahkamah, pendapat beralasan, surat pemberitahuan resmi
3. CRujukan pendahuluan, surat pemberitahuan resmi, denda
4. DSurat pemberitahuan resmi, pendapat beralasan, rujukan ke Mahkamah

Berdasarkan Pasal 51 Piagam Hak-Hak Dasar, Piagam mengikat negara anggota:

1. AHanya jika konstitusinya mengizinkan
2. BDalam semua kegiatannya, termasuk urusan yang murni nasional
3. CHanya ketika mereka melaksanakan hukum UE
4. DTidak pernah, karena hanya mengikat lembaga UE

Dalam Unión de Pequeños Agricultores (UPA, 2002), Mahkamah memutuskan bahwa uji Plaumann:

1. ATidak sesuai dengan Konvensi Eropa tentang HAM
2. BHanya berlaku bagi regulasi, bukan keputusan
3. CTidak dapat dilonggarkan oleh Mahkamah, karena upaya hukum yang efektif menjadi tanggung jawab sistem nasional dan perubahan traktat
4. DHarus dilonggarkan, sebagaimana diusulkan Advocate General, menjadi uji "dampak merugikan yang substansial" di mana pun tidak ada upaya hukum nasional

Dalam R v Henn and Darby (1979), larangan Britania Raya atas impor materi pornografi dinyatakan:

1. ADi luar Pasal 34 karena hanya menyangkut buku
2. BDibenarkan atas dasar kesusilaan publik berdasarkan Pasal 36
3. CTidak dibenarkan karena Britania Raya membolehkan sebagian pornografi dalam negeri
4. DBea cukai yang bertentangan dengan Pasal 30