Lembar kerja Hukum UE dengan jawaban

Dewan Eropa (European Council) terdiri atas:

1. AHakim Mahkamah dan Pengadilan Umum (General Court)
2. BAnggota Parlemen Eropa yang dipilih di setiap negara
3. CPara menteri negara anggota untuk setiap bidang kebijakan, dipimpin oleh presidensi Dewan yang bergilir
4. DKepala negara atau pemerintahan negara anggota, Presidennya, dan Presiden Komisi

Direktif UE harus:

1. ADiabaikan jika negara tidak setuju
2. BDitransposisikan ke hukum nasional sebelum tenggat waktu
3. CDisetujui melalui referendum di setiap negara
4. DDiterapkan langsung tanpa langkah nasional apa pun

Kebebasan bergerak modal berdasarkan Pasal 63 TFEU berlaku untuk pergerakan:

1. AHanya antarnegara anggota kawasan euro
2. BHanya antarnegara anggota, dan dengan negara ketiga hanya melalui perjanjian khusus
3. CAntarnegara anggota dan juga antara negara anggota dan negara ketiga
4. DHanya untuk transfer yang dilakukan pemerintah

Perjanjian yang terkena Pasal 101 ayat 1 TFEU dapat dikecualikan berdasarkan Pasal 101 ayat 3 jika, di antara syarat lain, perjanjian itu:

1. AMelibatkan perusahaan dengan pangsa pasar gabungan di atas 50%
2. BDiberitahukan kepada dan disetujui terlebih dahulu oleh Komisi atau otoritas persaingan nasional
3. CTelah berjalan lebih dari lima tahun
4. DMeningkatkan produksi atau distribusi dan memberi konsumen bagian yang adil dari manfaatnya

Van Gend en Loos (1963) menetapkan bahwa:

1. AKetentuan traktat dapat memiliki efek langsung dan menciptakan hak bagi individu di pengadilan nasional
2. BNegara anggota dapat keluar dari UE sesuka hati
3. CDirektif memiliki efek langsung horizontal
4. DKetentuan traktat hanya mengikat negara anggota dan tidak pernah menciptakan hak bagi individu di pengadilan nasional

Dalam Simmenthal (1978), Mahkamah memutuskan bahwa pengadilan nasional yang menghadapi undang-undang nasional yang bertentangan dengan hukum UE harus:

1. AMenerapkan undang-undang nasional jika diadopsi belakangan
2. BMeminta parlemen nasional mengubah undang-undang terlebih dahulu
3. CMengesampingkan undang-undang nasional atas prakarsanya sendiri, tanpa menunggu undang-undang itu dicabut
4. DMenunggu mahkamah konstitusi nasional membatalkan undang-undang itu sebelum dapat mengesampingkannya

Putusan Weiss (PSPP) Mahkamah Konstitusi Federal Jerman tahun 2020 kontroversial karena:

1. AMenerima supremasi hukum UE tanpa batas
2. BMengeluarkan Jerman dari UE
3. CMenghapus euro di Jerman
4. DMenyatakan putusan CJEU ultra vires dan tidak mengikat di Jerman

Putusan Melloni menyatakan bahwa negara anggota TIDAK boleh:

1. AMengajukan pertanyaan kepada Mahkamah
2. BMelaksanakan surat perintah penangkapan Eropa mana pun
3. CKapan pun melindungi hak dasar lebih dari UE
4. DMenerapkan standar hak dasar nasional yang lebih tinggi jika merusak supremasi, kesatuan, dan efektivitas hukum UE di bidang yang telah diharmonisasi sepenuhnya