Lembar kerja Hukum UE dengan jawaban

Piagam Hak-Hak Dasar UE memiliki nilai hukum yang sama dengan traktat sejak:

1. ATraktat Maastricht (1993)
2. BPerjanjian Brexit (2020)
3. CTraktat Roma (1957)
4. DTraktat Lisabon (2009)

Badan mana yang mengadopsi anggaran tahunan UE bersama Dewan?

1. AParlemen Eropa
2. BBank Sentral Eropa
3. CDewan Eropa
4. DBadan Pemeriksa Keuangan

Lembaga UE mana yang mengusulkan sebagian besar legislasi UE yang baru?

1. AMahkamah (Court of Justice)
2. BKomisi Eropa
3. CParlemen Eropa
4. DBank Sentral Eropa

Dalam Brasserie du Pêcheur dan Factortame III (1996), Mahkamah memutuskan bahwa tanggung jawab negara:

1. ATidak pernah berlaku bagi tindakan parlemen nasional
2. BMemerlukan bukti bahwa negara bertindak dengan sengaja
3. CHanya timbul dari kegagalan mentransposisikan direktif, bukan dari tindakan lain pembentuk undang-undang nasional
4. DDapat timbul dari tindakan pembentuk undang-undang nasional jika pelanggarannya cukup serius

Berdasarkan protokol subsidiaritas, "kartu kuning" dipicu ketika pendapat beralasan mewakili sekurang-kurangnya:

1. APemerintah dua negara anggota
2. BSemua parlemen nasional
3. CSepertiga suara yang dialokasikan kepada parlemen nasional
4. DMayoritas sederhana suara anggota Parlemen Eropa

Dalam Dillenkofer (1996), Mahkamah memutuskan bahwa kegagalan total mentransposisikan direktif tepat waktu:

1. ADengan sendirinya merupakan pelanggaran yang cukup serius untuk tanggung jawab negara
2. BSerius hanya jika Komisi telah terlebih dahulu memperingatkan negara itu dalam pendapat beralasan
3. CDimaafkan jika negara sedang sibuk dengan pemilu
4. DTidak pernah menjadi dasar tanggung jawab negara

Dalam Centros (1999), pasangan Denmark mendaftarkan perusahaan di Britania Raya untuk menghindari aturan modal minimum Denmark dan hendak membuka cabang di Denmark. Mahkamah memutuskan:

1. ADenmark dapat menolak karena perusahaan didirikan untuk menghindari hukum Denmark
2. BBritania Raya wajib membubarkan perusahaan itu
3. CPenolakan pendaftaran cabang melanggar kebebasan pendirian usaha
4. DPerusahaan tidak memiliki hak pendirian usaha berdasarkan hukum UE

Kriteria CILFIT menjelaskan kapan pengadilan tingkat terakhir TIDAK wajib mengajukan rujukan pendahuluan, misalnya ketika:

1. APertanyaannya sensitif secara politik dan pemerintah telah secara resmi meminta pengadilan untuk tidak merujuknya
2. BPenafsiran yang benar begitu jelas sehingga tidak menyisakan keraguan yang wajar (acte clair)
3. CPerkara mendesak bagi pemerintah
4. DPara pihak lebih memilih tidak merujuk