Lembar kerja Hukum UE dengan jawaban

Pasal TEU mana yang memungkinkan negara anggota keluar dari UE?

1. APasal 50
2. BPasal 7
3. CPasal 48
4. DPasal 267

Pengadilan UE mana yang mengadili sebagian besar gugatan langsung oleh individu dan perusahaan pada tingkat pertama?

1. ABadan Pemeriksa Keuangan
2. BPengadilan Umum (General Court)
3. CMahkamah (Court of Justice)
4. DPengadilan HAM Eropa

Piagam Hak-Hak Dasar UE memiliki nilai hukum yang sama dengan traktat sejak:

1. ATraktat Lisabon (2009)
2. BTraktat Maastricht (1993)
3. CPerjanjian Brexit (2020)
4. DTraktat Roma (1957)

Dalam Simmenthal (1978), Mahkamah memutuskan bahwa pengadilan nasional yang menghadapi undang-undang nasional yang bertentangan dengan hukum UE harus:

1. AMenerapkan undang-undang nasional jika diadopsi belakangan
2. BMeminta parlemen nasional mengubah undang-undang terlebih dahulu
3. CMengesampingkan undang-undang nasional atas prakarsanya sendiri, tanpa menunggu undang-undang itu dicabut
4. DMenunggu mahkamah konstitusi nasional membatalkan undang-undang itu sebelum dapat mengesampingkannya

Pasal 352 TFEU (klausul fleksibilitas) memungkinkan UE bertindak jika traktat tidak menyediakan kewenangan yang diperlukan, tetapi mensyaratkan:

1. AMayoritas berkualifikasi di Dewan dan persetujuan Parlemen Eropa
2. BReferendum di setiap negara anggota
3. CSuara bulat di Dewan dan persetujuan Parlemen Eropa
4. DHanya mayoritas sederhana di Parlemen

Pasal 34 TFEU melarang:

1. ADiskriminasi berdasarkan kewarganegaraan dalam pekerjaan dan penyediaan jasa antarnegara anggota
2. BPembatasan kuantitatif atas impor dan tindakan yang berefek setara antarnegara anggota
3. CKartel antarperusahaan
4. DBantuan negara kepada perusahaan

Dalam Commission v Italy (trailer, 2009), larangan Italia bagi sepeda motor untuk menarik trailer dinyatakan sebagai:

1. APengaturan penjualan di luar Pasal 34
2. BTindakan berefek setara, karena menghambat akses pasar bagi produk tersebut
3. CDi luar Pasal 34 karena berlaku sama bagi sepeda motor dan trailer dalam negeri maupun impor
4. DBea cukai yang bertentangan dengan Pasal 30

Dalam Höfner and Elser (1991), badan penempatan tenaga kerja publik Jerman dinyatakan sebagai "perusahaan" (undertaking) menurut hukum persaingan karena:

1. ABadan itu dimiliki investor asing
2. BBadan itu menjalankan kegiatan ekonomi, terlepas dari status hukum dan pendanaannya
3. CBadan itu terdaftar sebagai perusahaan swasta dan dibiayai dari biaya yang dibebankannya kepada pemberi kerja
4. DBadan itu memperoleh laba besar setiap tahun