Lembar kerja Hukum UE dengan jawaban

Berdasarkan Pasal 258 TFEU, proses pelanggaran (infringement proceedings) terhadap negara anggota biasanya dimulai oleh:

1. AKomisi Eropa
2. BPengadilan nasional
3. CParlemen Eropa
4. DSeorang warga negara

Pasal TFEU mana yang mengatur kebebasan bergerak pekerja?

1. APasal 101
2. BPasal 45
3. CPasal 34
4. DPasal 157

Regulasi (regulation) UE bersifat:

1. AMengikat secara keseluruhan dan berlaku langsung di semua negara anggota
2. BRekomendasi yang tidak mengikat
3. CMengikat hanya bagi Komisi
4. DMengikat hanya terkait hasil, sementara pilihan caranya diserahkan kepada negara anggota

Kebijakan lingkungan hidup merupakan contoh jenis kewenangan UE yang mana?

1. AKewenangan pendukung
2. BSama sekali bukan kewenangan UE
3. CKewenangan bersama
4. DKewenangan eksklusif

Prosedur rujukan pendahuluan (preliminary reference) berdasarkan Pasal 267 TFEU memungkinkan:

1. AIndividu menggugat negara anggota langsung di hadapan Mahkamah di Luksemburg
2. BKomisi mendenda negara anggota
3. CParlemen memberhentikan hakim
4. DPengadilan nasional mengajukan pertanyaan kepada CJEU tentang penafsiran atau keabsahan hukum UE

Dalam Dillenkofer (1996), Mahkamah memutuskan bahwa kegagalan total mentransposisikan direktif tepat waktu:

1. ADengan sendirinya merupakan pelanggaran yang cukup serius untuk tanggung jawab negara
2. BDimaafkan jika negara sedang sibuk dengan pemilu
3. CSerius hanya jika Komisi telah terlebih dahulu memperingatkan negara itu dalam pendapat beralasan
4. DTidak pernah menjadi dasar tanggung jawab negara

Dalam Baumbast (2002), seorang warga Jerman di Britania Raya tidak memiliki asuransi kesehatan yang menanggung perawatan darurat. Mahkamah memutuskan bahwa:

1. AIa tidak berhak tinggal karena tidak lagi bekerja
2. BHanya lembaga UE yang dapat menegakkan hak kewarganegaraan
3. CHak tinggal sepenuhnya bergantung pada hukum keimigrasian nasional begitu seseorang berhenti bekerja di negara anggota tuan rumah
4. DPasal 21 TFEU memberikan hak tinggal yang berlaku langsung, dan pembatasannya harus diterapkan secara proporsional

Dalam Aranyosi and Căldăraru (2016), Mahkamah memutuskan bahwa otoritas peradilan yang melaksanakan Surat Perintah Penangkapan Eropa:

1. ADapat menolak setiap surat perintah dari negara yang secara umum tidak dipercayainya
2. BHarus meminta izin Pengadilan HAM Eropa
3. CDapat menunda penyerahan jika ada risiko nyata kondisi penahanan yang tidak manusiawi atau merendahkan bagi orang tersebut
4. DHarus selalu menyerahkan orang itu, apa pun kondisi penjaranya