Lembar kerja Hukum UE dengan jawaban

Pasal TFEU mana yang menjamin kebebasan pendirian usaha (freedom of establishment)?

1. APasal 110
2. BPasal 45
3. CPasal 49
4. DPasal 63

Kebebasan bergerak modal berdasarkan Pasal 63 TFEU berlaku untuk pergerakan:

1. AHanya untuk transfer yang dilakukan pemerintah
2. BHanya antarnegara anggota, dan dengan negara ketiga hanya melalui perjanjian khusus
3. CAntarnegara anggota dan juga antara negara anggota dan negara ketiga
4. DHanya antarnegara anggota kawasan euro

Lembaga UE mana yang mengusulkan sebagian besar legislasi UE yang baru?

1. AParlemen Eropa
2. BMahkamah (Court of Justice)
3. CBank Sentral Eropa
4. DKomisi Eropa

Menurut rumusan Dassonville, tindakan yang berefek setara dengan pembatasan kuantitatif adalah:

1. ASetiap pajak atas barang dari negara anggota lain
2. BSetiap aturan perdagangan yang dapat menghambat, secara langsung atau tidak langsung, secara aktual atau potensial, perdagangan intra-UE
3. CHanya aturan yang secara terbuka mendiskriminasi barang impor demi produk dalam negeri sejenis
4. DHanya aturan yang menetapkan batas angka atas impor

Dalam Brasserie du Pêcheur dan Factortame III (1996), Mahkamah memutuskan bahwa tanggung jawab negara:

1. AMemerlukan bukti bahwa negara bertindak dengan sengaja
2. BDapat timbul dari tindakan pembentuk undang-undang nasional jika pelanggarannya cukup serius
3. CHanya timbul dari kegagalan mentransposisikan direktif, bukan dari tindakan lain pembentuk undang-undang nasional
4. DTidak pernah berlaku bagi tindakan parlemen nasional

Prosedur legislatif biasa memberikan peran legislatif yang setara kepada:

1. AParlemen Eropa dan Dewan
2. BDewan Eropa dan Bank Sentral
3. CKomisi dan Mahkamah
4. DParlemen nasional dan Komisi

Dalam Pendapat 2/13 (2014), Mahkamah memutuskan bahwa rancangan perjanjian aksesi UE ke ECHR:

1. ASesuai dengan traktat, asalkan Dewan menyetujuinya dengan suara bulat setelah berkonsultasi dengan Parlemen
2. BTidak diperlukan karena UE telah melakukan aksesi
3. CHanya dapat diratifikasi melalui referendum di setiap negara
4. DTidak sesuai dengan traktat, antara lain karena mengancam otonomi hukum UE

Dalam Aranyosi and Căldăraru (2016), Mahkamah memutuskan bahwa otoritas peradilan yang melaksanakan Surat Perintah Penangkapan Eropa:

1. ADapat menolak setiap surat perintah dari negara yang secara umum tidak dipercayainya
2. BHarus selalu menyerahkan orang itu, apa pun kondisi penjaranya
3. CHarus meminta izin Pengadilan HAM Eropa
4. DDapat menunda penyerahan jika ada risiko nyata kondisi penahanan yang tidak manusiawi atau merendahkan bagi orang tersebut