Lembar kerja Hukum tata negara dengan jawaban

Di Britania Raya, setelah rancangan undang-undang (bill) disetujui kedua kamar Parlemen, rancangan itu menjadi undang-undang (Act) ketika menerima:

1. APersetujuan pengadilan
2. BRoyal Assent (persetujuan kerajaan)
3. CHasil referendum
4. DKonfirmasi Kabinet

Konvensi Salisbury di Britania Raya berarti bahwa House of Lords:

1. ATidak menghalangi rancangan undang-undang pemerintah yang melaksanakan janji manifesto
2. BHarus menyetujui semua money bill dalam satu minggu
3. CDapat memveto secara permanen rancangan undang-undang yang mengubah konstitusi Britania Raya
4. DMemilih Speaker House of Commons

Negara hukum (rule of law) pada intinya berarti:

1. AHanya warga negara yang harus menaati hukum
2. BSemua orang, termasuk pemerintah, tunduk pada hukum
3. CHakim membuat semua undang-undang
4. DPemerintah dapat mengubah undang-undang apa pun kapan saja tanpa batas

Berdasarkan Pasal 94 Konstitusi Belanda, pengadilan Belanda:

1. ADapat membatalkan undang-undang yang bertentangan dengan Konstitusi atau dengan asas-asas umum
2. BTidak menerapkan undang-undang yang bertentangan dengan ketentuan perjanjian internasional yang mengikat setiap orang
3. CMenerapkan undang-undang meskipun bertentangan dengan perjanjian internasional
4. DHarus merujuk semua persoalan perjanjian internasional ke Raad van State

Untuk mengajukan gugatan uji yudisial di Inggris dan Wales, penggugat harus memiliki:

1. AIzin dari menteri
2. BKerugian finansial yang telah diderita
3. CKepentingan yang cukup (sufficient interest) dalam perkara itu
4. DKontrak dengan badan publik tersebut

Di Amerika Serikat, Kongres dapat mengesampingkan veto presiden dengan:

1. ATiga perempat suara negara bagian
2. BMayoritas sederhana di House saja
3. CDua pertiga suara di House maupun Senat
4. DMeminta Mahkamah Agung menyetujui rancangan itu

Doktrin "margin of appreciation" Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa berarti:

1. ASetiap negara harus menerapkan aturan yang identik
2. BNegara memiliki keleluasaan tertentu dalam melindungi hak, terutama pada isu moral yang sensitif
3. CNegara boleh mengabaikan putusan Strasbourg kapan pun parlemennya sendiri tidak setuju dengan hasilnya
4. DPengadilan tidak pernah meninjau keputusan nasional

Dalam Case of Proclamations (1610), pengadilan memutuskan bahwa Raja:

1. ADapat memberhentikan hakim yang tidak sependapat
2. BDapat menangguhkan undang-undang Parlemen
3. CTidak dapat menciptakan tindak pidana baru melalui proklamasi
4. DDapat mengubah hukum apa pun melalui proklamasi