Lembar kerja Hukum tata negara dengan jawaban

Konvensi Sewel menyatakan bahwa Parlemen Britania Raya biasanya tidak akan:

1. AMembuat undang-undang tentang urusan yang telah didevolusikan tanpa persetujuan legislatif devolusi
2. BMembuat undang-undang tentang urusan Skotlandia tanpa terlebih dahulu mengadakan referendum di Skotlandia
3. CMembahas urusan yang menyangkut Skotlandia
4. DMengubah pajak tanpa referendum

Independensi peradilan berarti bahwa:

1. AHakim memutus perkara bebas dari tekanan pemerintah atau pihak lain
2. BHakim tidak dapat terikat oleh undang-undang
3. CHakim boleh mengesampingkan undang-undang apa pun yang mereka anggap tidak adil atau bertentangan dengan kebijakan yang baik
4. DHakim dipilih oleh rakyat

Dalam sistem parlementer, pemerintah biasanya bergantung pada:

1. AKepercayaan parlemen
2. BPersetujuan pengadilan
3. CReferendum tahunan
4. DHanya dukungan kepala negara

Dalam perkara GCHQ, House of Lords memutuskan bahwa pelaksanaan kekuasaan prerogatif:

1. ASelalu dapat diuji sepenuhnya, apa pun pokok persoalannya
2. BTidak pernah dapat diuji oleh pengadilan
3. CHanya dapat diuji jika Parlemen setuju
4. DDapat diuji secara yudisial, bergantung pada pokok persoalannya

Setelah Burmah Oil v Lord Advocate memutuskan bahwa kompensasi wajib dibayar atas properti yang dihancurkan selama perang, Parlemen mengesahkan War Damage Act 1965, yang:

1. ADibatalkan oleh pengadilan
2. BMenaikkan kompensasi yang harus dibayar
3. CMewajibkan pengadilan memeriksa perkara itu kembali
4. DMenghapus hak atas kompensasi secara retroaktif

Berdasarkan AG v De Keyser's Royal Hotel, ketika undang-undang mengatur bidang yang sama dengan kekuasaan prerogatif:

1. APrerogatif mengesampingkan undang-undang
2. BPrerogatif ditangguhkan (in abeyance) dan pemerintah harus bertindak berdasarkan undang-undang
3. CPemerintah tetap boleh memilih prerogatif jika prerogatif itu memberi kekuasaan yang lebih fleksibel
4. DPemerintah dapat memilih secara bebas di antara keduanya

Berdasarkan Pasal 15 ECHR, negara dapat mengurangi sebagian kewajiban dalam perang atau keadaan darurat publik, tetapi tidak dari:

1. APasal 11 (berkumpul)
2. BAntara lain Pasal 3 (penyiksaan) dan Pasal 4 ayat 1 (perbudakan)
3. CPasal 8 (kehidupan pribadi)
4. DAntara lain Pasal 5 (kebebasan) dan Pasal 6 (peradilan yang adil)

Dalam R (Miller) v Secretary of State for Exiting the EU (2017), Supreme Court menyatakan tentang konvensi Sewel bahwa:

1. AKonvensi itu mensyaratkan persetujuan Skotlandia atas penarikan diri Britania Raya dari UE
2. BKonvensi itu hanya berlaku untuk Irlandia Utara
3. CKonvensi itu adalah konvensi politik yang tidak dapat ditegakkan pengadilan
4. DKonvensi itu menjadi mengikat secara hukum ketika dituliskan dalam undang-undang