Lembar kerja Hukum tata negara dengan jawaban

Di Amerika Serikat, "Bill of Rights" mengacu pada:

1. AUndang-undang yang disahkan Kongres pada tahun 1960-an
2. BPasal pertama Konstitusi
3. CSepuluh amendemen pertama Konstitusi
4. DDeklarasi Kemerdekaan

Ombudsman pada umumnya:

1. AMenyelidiki pengaduan maladministrasi oleh badan publik
2. BMerancang undang-undang untuk parlemen
3. CMenuntut tindak pidana yang dilakukan para menteri dan pegawai negeri
4. DMemeriksa banding dari pengadilan tertinggi

Uji yudisial (judicial review) memungkinkan pengadilan untuk:

1. AMengangkat menteri
2. BMemeriksa apakah badan publik bertindak sesuai hukum
3. CMenulis ulang undang-undang apa pun yang mereka anggap tidak bijaksana
4. DMenentukan hasil pemilu

Dalam Hirst v UK (No 2), Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa memutuskan bahwa larangan menyeluruh Britania Raya terhadap hak pilih narapidana:

1. AMelanggar hak atas kebebasan berekspresi dalam Pasal 10 Konvensi
2. BMelanggar hak atas pemilu yang bebas dalam Protokol 1, Pasal 3
3. CBerada dalam margin of appreciation Britania Raya
4. DDibenarkan karena narapidana tidak memiliki hak

Dalam Lingens v Austria, Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa memutuskan bahwa politisi:

1. ASama sekali tidak dapat menggugat pencemaran nama baik
2. BTidak memiliki hak berdasarkan Pasal 10
3. CHarus menoleransi kritik yang lebih luas daripada orang perseorangan
4. DSepenuhnya dilindungi dari kritik apa pun

Berdasarkan Pasal 94 Konstitusi Belanda, pengadilan Belanda:

1. AMenerapkan undang-undang meskipun bertentangan dengan perjanjian internasional
2. BHarus merujuk semua persoalan perjanjian internasional ke Raad van State
3. CTidak menerapkan undang-undang yang bertentangan dengan ketentuan perjanjian internasional yang mengikat setiap orang
4. DDapat membatalkan undang-undang yang bertentangan dengan Konstitusi atau dengan asas-asas umum

Dalam putusan Harmonisatiewet (1989), Mahkamah Agung Belanda memutuskan bahwa Pasal 120 Konstitusi:

1. ADikesampingkan oleh asas kepastian hukum
2. BHanya berlaku untuk peraturan delegasi
3. CMengizinkan pengadilan membatalkan undang-undang yang melanggar asas-asas fundamental seperti kepastian hukum
4. DMencegah pengadilan menguji undang-undang Parlemen terhadap asas-asas hukum fundamental

Berdasarkan Pasal 15 ECHR, negara dapat mengurangi sebagian kewajiban dalam perang atau keadaan darurat publik, tetapi tidak dari:

1. APasal 8 (kehidupan pribadi)
2. BPasal 11 (berkumpul)
3. CAntara lain Pasal 5 (kebebasan) dan Pasal 6 (peradilan yang adil)
4. DAntara lain Pasal 3 (penyiksaan) dan Pasal 4 ayat 1 (perbudakan)