Lembar kerja Hukum tata negara dengan jawaban

Pasal 8 sampai 11 ECHR adalah hak "bersyarat" (qualified). Artinya:

1. AHak itu sama sekali tidak dapat dibatasi
2. BCampur tangan dapat dibenarkan jika sah menurut hukum, untuk tujuan yang sah, dan perlu dalam masyarakat demokratis
3. CHak itu hanya melindungi profesional yang berkualifikasi
4. DHak itu hanya dapat dibatasi pada masa perang atau keadaan darurat publik yang mengancam kehidupan bangsa, berdasarkan Pasal 15

Konvensi tanggung jawab kolektif menteri di Britania Raya berarti bahwa:

1. APara menteri harus mendukung keputusan pemerintah di depan publik atau mengundurkan diri
2. BPara menteri dipilih bersama sebagai satu kelompok
3. CSetiap menteri dapat memveto keputusan Kabinet
4. DSemua menteri bertanggung jawab bersama di pengadilan atas keputusan pemerintah

Berdasarkan Parliament Acts 1911 dan 1949, House of Lords pada umumnya dapat menunda sebagian besar public bill yang telah disahkan House of Commons selama sekitar:

1. ALima tahun
2. BSatu minggu
3. CSatu tahun
4. DSelama yang dikehendakinya

Dalam Lingens v Austria, Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa memutuskan bahwa politisi:

1. ASama sekali tidak dapat menggugat pencemaran nama baik
2. BSepenuhnya dilindungi dari kritik apa pun
3. CHarus menoleransi kritik yang lebih luas daripada orang perseorangan
4. DTidak memiliki hak berdasarkan Pasal 10

Konstitusi Belanda (Pasal 120) melarang pengadilan untuk:

1. AMengadili perkara pidana
2. BMenerapkan perjanjian internasional
3. CMeninjau keputusan pemerintah kota dan provinsi berdasarkan undang-undang nasional
4. DMenguji konstitusionalitas undang-undang parlemen

Berdasarkan Human Rights Act 1998, badan swasta yang memiliki sebagian "functions of a public nature" (fungsi yang bersifat publik):

1. ATidak pernah terikat oleh undang-undang itu
2. BTerikat oleh undang-undang itu hanya jika sebagian besar pendanaannya berasal dari negara
3. CTerikat oleh undang-undang itu dalam segala hal yang dilakukannya
4. DTerikat oleh undang-undang itu untuk fungsi publiknya, tetapi tidak untuk tindakan privat

Pasal 79(3) Basic Law Jerman ("klausul keabadian") melarang amendemen yang menyentuh:

1. AHanya pasal-pasal tentang perpajakan
2. BStruktur federal, partisipasi Länder dalam legislasi, atau asas-asas dalam Pasal 1 dan 20
3. CSistem pemilu, jumlah kursi di Bundestag, atau aturan mana pun dalam Pasal 38 sampai 48 tentang pemilu
4. DPasal apa pun dalam Basic Law

Komisi Venesia adalah:

1. ABadan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang memeriksa pengaduan individu tentang hak asasi manusia
2. BPengadilan tertinggi UE
3. CBadan penasihat Dewan Eropa di bidang hukum konstitusi
4. DParlemen regional Italia