Lembar kerja Hukum tata negara dengan jawaban

Section 3 Human Rights Act 1998 Britania Raya mewajibkan pengadilan untuk:

1. AMengikuti setiap putusan pengadilan Strasbourg
2. BMeminta Parlemen menafsirkan undang-undang yang tidak jelas
3. CMembaca dan memberlakukan perundang-undangan selaras dengan hak-hak Konvensi, sejauh mungkin
4. DMembatalkan ketentuan undang-undang mana pun yang tidak dapat dibaca selaras dengan hak-hak Konvensi

Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia ditegakkan oleh:

1. AParlemen Eropa
2. BPengadilan Uni Eropa (Court of Justice) di Luksemburg
3. CPengadilan Hak Asasi Manusia Eropa di Strasbourg
4. DMahkamah Internasional di Den Haag

Dalam sistem presidensial, seperti di Amerika Serikat:

1. APresiden dipilih oleh dan dari parlemen serta harus mengundurkan diri jika parlemen mencabut kepercayaan kepada pemerintah
2. BPresiden dapat membubarkan legislatif sesuka hati
3. CPresiden adalah tokoh seremonial tanpa kekuasaan
4. DKepala eksekutif dipilih secara terpisah dan tidak bergantung pada kepercayaan legislatif

Dalam Lingens v Austria, Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa memutuskan bahwa politisi:

1. ATidak memiliki hak berdasarkan Pasal 10
2. BHarus menoleransi kritik yang lebih luas daripada orang perseorangan
3. CSepenuhnya dilindungi dari kritik apa pun
4. DSama sekali tidak dapat menggugat pencemaran nama baik

Dalam litigasi Factortame, ketika Britania Raya masih anggota UE, House of Lords:

1. AMerujuk perkara ke Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa
2. BMenyatakan European Communities Act 1972 tidak sah
3. CTidak menerapkan bagian undang-undang Parlemen yang bertentangan dengan hukum UE
4. DMemutuskan bahwa hukum UE tidak pernah dapat membatasi undang-undang Parlemen

Seorang kepala kepolisian diberhentikan tanpa diberi tahu tuduhannya atau diberi kesempatan menanggapi. Dalam Ridge v Baldwin, House of Lords memutuskan:

1. AHanya Parlemen yang dapat menguji keputusan itu
2. BPemberhentian itu sah karena polisi tidak memiliki kontrak
3. CPemberhentian itu batal karena melanggar natural justice
4. DPemberhentian itu sah karena merupakan keputusan administratif

Di Jerman, individu yang menyatakan bahwa otoritas publik telah melanggar hak-hak dasarnya dapat, setelah menempuh upaya hukum lain, mengajukan:

1. APengaduan konstitusional ke Mahkamah Konstitusi Federal
2. BPetisi langsung kepada Presiden Bundestag
3. CPermintaan kepada Presiden Federal untuk memveto
4. DPerkara ke Pengadilan Kehakiman Eropa

Suatu undang-undang menyatakan bahwa "determination ... shall not be called in question in any court of law" milik sebuah komisi. Dalam Anisminic v Foreign Compensation Commission, House of Lords memutuskan:

1. AKeputusan itu kebal terhadap peninjauan karena klausul ouster berlaku atas semua penetapannya
2. BKlausul itu mengecualikan semua uji yudisial
3. CKlausul itu tidak sah karena inkonstitusional
4. DKlausul itu tidak melindungi keputusan yang didasarkan pada kekeliruan hukum, karena keputusan itu batal (nullity)