Lembar kerja Hukum tata negara dengan jawaban

Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia disusun dalam kerangka:

1. AUni Eropa
2. BNATO
3. CDewan Eropa (Council of Europe)
4. DPerserikatan Bangsa-Bangsa

Pasal 5 Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia melindungi:

1. AKebebasan beragama
2. BHak atas upaya pemulihan yang efektif
3. CHak atas kebebasan dan keamanan
4. DHak untuk menikah

Pasal 6 Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia melindungi:

1. AHak atas peradilan yang adil
2. BHak atas pemilu yang bebas
3. CHak untuk hidup
4. DKebebasan berkumpul

Uji proporsionalitas biasanya menanyakan apakah suatu tindakan:

1. APopuler di kalangan pemilih
2. BMerupakan pilihan termurah yang tersedia dan telah disetujui oleh parlemen
3. CMengejar tujuan yang sah serta sesuai, perlu, dan seimbang
4. DDiadopsi dengan cepat

Dalam Marbury v Madison (1803), Mahkamah Agung AS menetapkan:

1. AHak untuk memanggul senjata
2. BKewenangan Kongres untuk membatalkan putusan peradilan federal
3. CKewenangan pengadilan untuk menguji konstitusionalitas undang-undang
4. DHak veto presiden

Berdasarkan section 2 Human Rights Act 1998 Britania Raya, ketika memutus persoalan hak-hak Konvensi, pengadilan Britania Raya harus:

1. AMemperhitungkan putusan Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa
2. BMerujuk semua persoalan ke Strasbourg
3. CMengabaikan yurisprudensi Strasbourg
4. DMengikuti secara ketat setiap putusan Strasbourg yang relevan sebagai preseden yang mengikat

Dalam R (Nicklinson) v Ministry of Justice (2014), mengenai larangan bunuh diri berbantuan, mayoritas Supreme Court Britania Raya:

1. AMemutuskan bahwa Pasal 8 sama sekali tidak relevan
2. BMenolak membuat deklarasi ketidaksesuaian saat itu, dan menyerahkannya kepada Parlemen
3. CMembuat deklarasi ketidaksesuaian dengan Pasal 8, sementara larangan itu sendiri tetap berlaku untuk saat ini
4. DMembaca larangan itu secara terbatas berdasarkan section 3 untuk mengizinkan kematian berbantuan

Dalam Miller II (2019), Mahkamah Agung Britania Raya menyatakan penundaan sidang (prorogation) parlemen tidak sah karena:

1. ARatu menolak menyetujuinya
2. BMenghambat fungsi konstitusional parlemen tanpa alasan yang wajar
3. CMelanggar Pasal 3 Protokol 1 ECHR karena mencampuri hak atas pemilu yang bebas
4. DDiputuskan melalui referendum