Lembar kerja Hukum tata negara dengan jawaban

Uji yudisial (judicial review) memungkinkan pengadilan untuk:

1. AMenentukan hasil pemilu
2. BMemeriksa apakah badan publik bertindak sesuai hukum
3. CMengangkat menteri
4. DMenulis ulang undang-undang apa pun yang mereka anggap tidak bijaksana

Konvensi tanggung jawab kolektif menteri di Britania Raya berarti bahwa:

1. APara menteri harus mendukung keputusan pemerintah di depan publik atau mengundurkan diri
2. BSemua menteri bertanggung jawab bersama di pengadilan atas keputusan pemerintah
3. CSetiap menteri dapat memveto keputusan Kabinet
4. DPara menteri dipilih bersama sebagai satu kelompok

Independensi peradilan berarti bahwa:

1. AHakim boleh mengesampingkan undang-undang apa pun yang mereka anggap tidak adil atau bertentangan dengan kebijakan yang baik
2. BHakim tidak dapat terikat oleh undang-undang
3. CHakim dipilih oleh rakyat
4. DHakim memutus perkara bebas dari tekanan pemerintah atau pihak lain

Dalam litigasi Factortame, ketika Britania Raya masih anggota UE, House of Lords:

1. AMenyatakan European Communities Act 1972 tidak sah
2. BMerujuk perkara ke Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa
3. CTidak menerapkan bagian undang-undang Parlemen yang bertentangan dengan hukum UE
4. DMemutuskan bahwa hukum UE tidak pernah dapat membatasi undang-undang Parlemen

Seorang kepala kepolisian diberhentikan tanpa diberi tahu tuduhannya atau diberi kesempatan menanggapi. Dalam Ridge v Baldwin, House of Lords memutuskan:

1. APemberhentian itu batal karena melanggar natural justice
2. BPemberhentian itu sah karena merupakan keputusan administratif
3. CHanya Parlemen yang dapat menguji keputusan itu
4. DPemberhentian itu sah karena polisi tidak memiliki kontrak

Berdasarkan AG v De Keyser's Royal Hotel, ketika undang-undang mengatur bidang yang sama dengan kekuasaan prerogatif:

1. APrerogatif ditangguhkan (in abeyance) dan pemerintah harus bertindak berdasarkan undang-undang
2. BPemerintah dapat memilih secara bebas di antara keduanya
3. CPrerogatif mengesampingkan undang-undang
4. DPemerintah tetap boleh memilih prerogatif jika prerogatif itu memberi kekuasaan yang lebih fleksibel

Dalam YL v Birmingham City Council (2007), House of Lords memutuskan bahwa panti wreda swasta yang menampung penghuni yang dibiayai dewan kota:

1. AMerupakan otoritas publik inti
2. BMerupakan otoritas publik hibrida yang terikat oleh undang-undang itu untuk semua perawatan yang diberikannya
3. CTidak menjalankan fungsi yang bersifat publik menurut Human Rights Act
4. DTidak boleh menampung penghuni yang dibiayai negara

Dicey berpendapat bahwa di Inggris kebebasan individu terutama dilindungi oleh:

1. AKeputusan pribadi raja
2. BPengadilan biasa yang menerapkan common law
3. CBill of rights tertulis dengan kedudukan lebih tinggi
4. DMahkamah konstitusi khusus