Lembar kerja Hukum tata negara dengan jawaban

Pemisahan kekuasaan membagi kekuasaan negara di antara:

1. ATingkat pemerintahan pusat, regional, dan lokal
2. BLegislatif, eksekutif, dan yudikatif
3. CPolisi, tentara, dan pengadilan
4. DParlemen, raja, dan gereja

Undang-undang mana yang membentuk Supreme Court of the United Kingdom?

1. AConstitutional Reform Act 2005
2. BScotland Act 1998
3. CHuman Rights Act 1998
4. DParliament Act 1911

Di Amerika Serikat, "Bill of Rights" mengacu pada:

1. APasal pertama Konstitusi
2. BDeklarasi Kemerdekaan
3. CSepuluh amendemen pertama Konstitusi
4. DUndang-undang yang disahkan Kongres pada tahun 1960-an

Berdasarkan British Oxygen v Minister of Technology, badan publik yang menetapkan kebijakan untuk menjalankan diskresinya harus:

1. AMeminta persetujuan Parlemen atas kebijakan itu
2. BMenerapkan kebijakan itu secara kaku dalam setiap kasus demi perlakuan yang konsisten
3. CTetap bersedia mendengarkan siapa pun yang memiliki hal baru untuk disampaikan
4. DSama sekali tidak membuat kebijakan

Dalam Ghaidan v Godin-Mendoza, House of Lords memakai section 3 Human Rights Act untuk membaca frasa "as his or her wife or husband" dalam Rent Act sebagai:

1. AMencakup pasangan sesama jenis
2. BTidak selaras, sehingga dikeluarkan deklarasi
3. CMengecualikan semua pasangan yang tidak menikah
4. DHanya berlaku untuk perkawinan yang terdaftar

Dalam CCSU v Minister for the Civil Service (perkara GCHQ), Lord Diplock menggolongkan dasar-dasar uji yudisial sebagai:

1. AIllegality, irrationality, dan procedural impropriety
2. BPenipuan, kekhilafan, dan paksaan
3. CYurisdiksi, motif, dan keadilan
4. DLegalitas, legitimasi, dan proporsionalitas

Berdasarkan Osman v UK, negara melanggar kewajiban positifnya berdasarkan Pasal 2 untuk melindungi seseorang dari pihak ketiga jika otoritas:

1. AMengetahui atau seharusnya mengetahui adanya risiko nyata dan segera terhadap nyawa, dan gagal mengambil tindakan yang wajar
2. BGagal menghukum orang yang kemudian membunuh korban
3. CGagal mencegah kejahatan apa pun di wilayahnya
4. DTidak menyediakan perlindungan polisi sepanjang waktu bagi setiap orang yang pernah melaporkan ancaman apa pun terhadap dirinya

Pasal 79(3) Basic Law Jerman ("klausul keabadian") melarang amendemen yang menyentuh:

1. AStruktur federal, partisipasi Länder dalam legislasi, atau asas-asas dalam Pasal 1 dan 20
2. BHanya pasal-pasal tentang perpajakan
3. CSistem pemilu, jumlah kursi di Bundestag, atau aturan mana pun dalam Pasal 38 sampai 48 tentang pemilu
4. DPasal apa pun dalam Basic Law