Lembar kerja Hukum tata negara dengan jawaban

Di Britania Raya, kepala pemerintahan adalah:

1. ARaja
2. BPerdana Menteri
3. CLord Chancellor
4. DSpeaker House of Commons

Lembaga mana yang mengesahkan undang-undang dalam demokrasi parlementer?

1. AMahkamah agung
2. BLegislatif (parlemen)
3. CPerdana menteri saja
4. DPolisi

Pasal 5 Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia melindungi:

1. AHak atas kebebasan dan keamanan
2. BKebebasan beragama
3. CHak untuk menikah
4. DHak atas upaya pemulihan yang efektif

Menurut yurisprudensi ECHR seperti Sunday Times v UK, agar suatu pembatasan "ditetapkan oleh hukum" (prescribed by law), hukum itu harus:

1. ACukup dapat diakses dan dapat diperkirakan akibatnya
2. BDisetujui melalui referendum
3. CTermuat dalam satu undang-undang tertulis yang disahkan parlemen
4. DLebih tua daripada Konvensi

Untuk mengajukan gugatan uji yudisial di Inggris dan Wales, penggugat harus memiliki:

1. AKepentingan yang cukup (sufficient interest) dalam perkara itu
2. BIzin dari menteri
3. CKerugian finansial yang telah diderita
4. DKontrak dengan badan publik tersebut

Untuk mengubah Konstitusi Belanda berdasarkan Pasal 137:

1. ARaja dan Raad van State yang memutuskannya
2. BMayoritas sederhana di kedua kamar sudah cukup, setelah itu Raja harus menandatangani amendemen menjadi undang-undang
3. CReferendum nasional harus menyetujuinya
4. DSuatu usulan disahkan, diikuti pemilu, lalu kedua kamar harus menyetujuinya dengan dua pertiga suara

Setelah pengadilan membuat deklarasi ketidaksesuaian, section 10 Human Rights Act 1998 Britania Raya mengizinkan menteri untuk:

1. AMengubah perundang-undangan yang tidak selaras melalui remedial order
2. BMengesampingkan deklarasi pengadilan
3. CMerujuk perkara langsung ke Strasbourg
4. DMenangguhkan hak Konvensi yang bersangkutan

Walter Bagehot menggambarkan "efficient secret" konstitusi Inggris sebagai:

1. APenyatuan erat kekuasaan eksekutif dan legislatif
2. BIndependensi House of Lords
3. CPemisahan ketat ketiga kekuasaan
4. DKekuasaan raja untuk memveto perundang-undangan