Lembar kerja Hukum tata negara dengan jawaban

Konvensi tanggung jawab kolektif menteri di Britania Raya berarti bahwa:

1. ASetiap menteri dapat memveto keputusan Kabinet
2. BSemua menteri bertanggung jawab bersama di pengadilan atas keputusan pemerintah
3. CPara menteri dipilih bersama sebagai satu kelompok
4. DPara menteri harus mendukung keputusan pemerintah di depan publik atau mengundurkan diri

Asas legalitas dalam hukum publik berarti bahwa otoritas publik:

1. ABoleh mengabaikan undang-undang pada akhir pekan
2. BMemerlukan dasar hukum untuk bertindak, terutama ketika mencampuri hak
3. CBebas bertindak kecuali undang-undang secara tegas melarang tindakan tertentu itu
4. DHarus selalu dipilih melalui pemilu

Pemisahan kekuasaan membagi kekuasaan negara di antara:

1. APolisi, tentara, dan pengadilan
2. BTingkat pemerintahan pusat, regional, dan lokal
3. CLegislatif, eksekutif, dan yudikatif
4. DParlemen, raja, dan gereja

Untuk mengubah Konstitusi Belanda berdasarkan Pasal 137:

1. ASuatu usulan disahkan, diikuti pemilu, lalu kedua kamar harus menyetujuinya dengan dua pertiga suara
2. BRaja dan Raad van State yang memutuskannya
3. CReferendum nasional harus menyetujuinya
4. DMayoritas sederhana di kedua kamar sudah cukup, setelah itu Raja harus menandatangani amendemen menjadi undang-undang

Berdasarkan Pasal 94 Konstitusi Belanda, pengadilan Belanda:

1. AHarus merujuk semua persoalan perjanjian internasional ke Raad van State
2. BDapat membatalkan undang-undang yang bertentangan dengan Konstitusi atau dengan asas-asas umum
3. CMenerapkan undang-undang meskipun bertentangan dengan perjanjian internasional
4. DTidak menerapkan undang-undang yang bertentangan dengan ketentuan perjanjian internasional yang mengikat setiap orang

Di Inggris dan Wales, gugatan uji yudisial pada umumnya harus diajukan:

1. ADalam satu tahun
2. BDalam enam tahun
3. CSegera, dan bagaimanapun juga dalam tiga bulan
4. DKapan saja

Seorang perempuan dengan penyakit terminal meminta jaminan bahwa suaminya tidak akan dituntut karena membantunya meninggal. Dalam Pretty v UK, Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa memutuskan bahwa Pasal 2:

1. AMewajibkan kekebalan bagi suaminya
2. BTidak mencakup hak untuk mati
3. CMewajibkan negara mengizinkan bunuh diri berbantuan
4. DSama sekali tidak relevan dengan perkaranya

Pemerintah memberlakukan biaya tinggi untuk mengajukan gugatan ke employment tribunal, dan jumlah gugatan turun tajam. Dalam R (UNISON) v Lord Chancellor (2017), Supreme Court memutuskan:

1. ABiaya itu sah karena pengguna pengadilan harus membayarnya
2. BBiaya itu melanggar hukum karena menghalangi akses terhadap keadilan
3. CBiaya itu hanya melanggar hukum persaingan UE
4. DBiaya itu sah karena Parlemen mengizinkan pengenaan biaya