Lembar kerja Hukum tata negara dengan jawaban

Writ of habeas corpus:

1. AMewajibkan orang yang ditahan dihadapkan ke pengadilan agar keabsahan penahanannya dapat diuji
2. BMengizinkan polisi menahan tersangka tanpa dakwaan hingga seminggu sementara pengadilan menilai bukti terhadapnya
3. CMemerintahkan badan publik melaksanakan kewajiban berdasarkan undang-undang
4. DMengizinkan pemerintah menggeledah rumah pribadi

Negara hukum (rule of law) pada intinya berarti:

1. AHakim membuat semua undang-undang
2. BPemerintah dapat mengubah undang-undang apa pun kapan saja tanpa batas
3. CSemua orang, termasuk pemerintah, tunduk pada hukum
4. DHanya warga negara yang harus menaati hukum

Lembaga mana yang mengesahkan undang-undang dalam demokrasi parlementer?

1. APerdana menteri saja
2. BPolisi
3. CLegislatif (parlemen)
4. DMahkamah agung

Konvensi ketatanegaraan adalah:

1. APerjanjian internasional tentang konstitusi
2. BSidang untuk menulis konstitusi baru
3. CAturan praktik politik yang bukan hukum tetapi dianggap mengikat
4. DAturan tertulis dalam undang-undang yang ditegakkan pengadilan seperti hukum lainnya

Dalam Hirst v UK (No 2), Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa memutuskan bahwa larangan menyeluruh Britania Raya terhadap hak pilih narapidana:

1. AMelanggar hak atas kebebasan berekspresi dalam Pasal 10 Konvensi
2. BBerada dalam margin of appreciation Britania Raya
3. CMelanggar hak atas pemilu yang bebas dalam Protokol 1, Pasal 3
4. DDibenarkan karena narapidana tidak memiliki hak

Dalam Soering v UK, Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa memutuskan bahwa mengekstradisi seorang pria ke AS untuk menghadapi kemungkinan hukuman mati akan melanggar Pasal 3 karena:

1. AHukuman mati itu sendiri selalu merupakan penyiksaan menurut Pasal 3
2. BIa tidak akan memperoleh peradilan yang adil
3. CAS bukan pihak dalam Konvensi
4. DKondisi ekstrem dan penantian panjang di death row

Walter Bagehot menggambarkan "efficient secret" konstitusi Inggris sebagai:

1. APenyatuan erat kekuasaan eksekutif dan legislatif
2. BIndependensi House of Lords
3. CKekuasaan raja untuk memveto perundang-undangan
4. DPemisahan ketat ketiga kekuasaan

Pemerintah memberlakukan biaya tinggi untuk mengajukan gugatan ke employment tribunal, dan jumlah gugatan turun tajam. Dalam R (UNISON) v Lord Chancellor (2017), Supreme Court memutuskan:

1. ABiaya itu hanya melanggar hukum persaingan UE
2. BBiaya itu melanggar hukum karena menghalangi akses terhadap keadilan
3. CBiaya itu sah karena Parlemen mengizinkan pengenaan biaya
4. DBiaya itu sah karena pengguna pengadilan harus membayarnya