Lembar kerja Hukum tata negara dengan jawaban

Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia ditegakkan oleh:

1. AMahkamah Internasional di Den Haag
2. BParlemen Eropa
3. CPengadilan Hak Asasi Manusia Eropa di Strasbourg
4. DPengadilan Uni Eropa (Court of Justice) di Luksemburg

Dalam sistem parlementer, pemerintah biasanya bergantung pada:

1. AHanya dukungan kepala negara
2. BPersetujuan pengadilan
3. CKepercayaan parlemen
4. DReferendum tahunan

Writ of habeas corpus:

1. AMewajibkan orang yang ditahan dihadapkan ke pengadilan agar keabsahan penahanannya dapat diuji
2. BMengizinkan polisi menahan tersangka tanpa dakwaan hingga seminggu sementara pengadilan menilai bukti terhadapnya
3. CMemerintahkan badan publik melaksanakan kewajiban berdasarkan undang-undang
4. DMengizinkan pemerintah menggeledah rumah pribadi

Dalam Soering v UK, Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa memutuskan bahwa mengekstradisi seorang pria ke AS untuk menghadapi kemungkinan hukuman mati akan melanggar Pasal 3 karena:

1. AKondisi ekstrem dan penantian panjang di death row
2. BHukuman mati itu sendiri selalu merupakan penyiksaan menurut Pasal 3
3. CIa tidak akan memperoleh peradilan yang adil
4. DAS bukan pihak dalam Konvensi

Seorang kepala kepolisian diberhentikan tanpa diberi tahu tuduhannya atau diberi kesempatan menanggapi. Dalam Ridge v Baldwin, House of Lords memutuskan:

1. APemberhentian itu sah karena polisi tidak memiliki kontrak
2. BHanya Parlemen yang dapat menguji keputusan itu
3. CPemberhentian itu batal karena melanggar natural justice
4. DPemberhentian itu sah karena merupakan keputusan administratif

Dalam Golder v UK, Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa memutuskan bahwa Pasal 6 mencakup:

1. AHak atas peradilan juri
2. BHak atas bantuan hukum gratis dalam semua perkara
3. CHak akses ke pengadilan
4. DHak untuk banding ke Strasbourg

Dalam YL v Birmingham City Council (2007), House of Lords memutuskan bahwa panti wreda swasta yang menampung penghuni yang dibiayai dewan kota:

1. ATidak boleh menampung penghuni yang dibiayai negara
2. BTidak menjalankan fungsi yang bersifat publik menurut Human Rights Act
3. CMerupakan otoritas publik inti
4. DMerupakan otoritas publik hibrida yang terikat oleh undang-undang itu untuk semua perawatan yang diberikannya

Doktrin "margin of appreciation" Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa berarti:

1. ANegara memiliki keleluasaan tertentu dalam melindungi hak, terutama pada isu moral yang sensitif
2. BPengadilan tidak pernah meninjau keputusan nasional
3. CSetiap negara harus menerapkan aturan yang identik
4. DNegara boleh mengabaikan putusan Strasbourg kapan pun parlemennya sendiri tidak setuju dengan hasilnya