Lembar kerja Hukum tata negara dengan jawaban

Lembaga mana yang mengesahkan undang-undang dalam demokrasi parlementer?

1. ALegislatif (parlemen)
2. BPerdana menteri saja
3. CMahkamah agung
4. DPolisi

Asas legalitas dalam hukum publik berarti bahwa otoritas publik:

1. AHarus selalu dipilih melalui pemilu
2. BBebas bertindak kecuali undang-undang secara tegas melarang tindakan tertentu itu
3. CBoleh mengabaikan undang-undang pada akhir pekan
4. DMemerlukan dasar hukum untuk bertindak, terutama ketika mencampuri hak

Devolusi di Britania Raya berarti bahwa:

1. ARaja berbagi kekuasaan dengan parlemen regional
2. BParlemen menyerahkan sebagian kekuasaan kepada lembaga di Skotlandia, Wales, dan Irlandia Utara sambil tetap berdaulat
3. CBritania Raya telah menjadi negara federal yang kekuasaan regionalnya dilindungi (entrenched) dan tidak dapat dicabut oleh Westminster
4. DDewan lokal dapat mengesampingkan undang-undang Parlemen

Berdasarkan Pasal 94 Konstitusi Belanda, pengadilan Belanda:

1. ATidak menerapkan undang-undang yang bertentangan dengan ketentuan perjanjian internasional yang mengikat setiap orang
2. BHarus merujuk semua persoalan perjanjian internasional ke Raad van State
3. CDapat membatalkan undang-undang yang bertentangan dengan Konstitusi atau dengan asas-asas umum
4. DMenerapkan undang-undang meskipun bertentangan dengan perjanjian internasional

Seorang menteri menolak merujuk pengaduan ke sebuah komite karena hasilnya mungkin mempermalukan pemerintah. Dalam Padfield v Minister of Agriculture, House of Lords memutuskan:

1. APenolakan itu melanggar hukum karena menggagalkan tujuan undang-undang
2. BPenolakan itu sah, karena undang-undang tidak mewajibkan pemberian alasan
3. CMenteri memiliki diskresi tak terbatas
4. DHanya Parlemen yang dapat mempersoalkan menteri

Konvensi ketatanegaraan adalah:

1. ASidang untuk menulis konstitusi baru
2. BPerjanjian internasional tentang konstitusi
3. CAturan tertulis dalam undang-undang yang ditegakkan pengadilan seperti hukum lainnya
4. DAturan praktik politik yang bukan hukum tetapi dianggap mengikat

Dalam putusan Harmonisatiewet (1989), Mahkamah Agung Belanda memutuskan bahwa Pasal 120 Konstitusi:

1. ADikesampingkan oleh asas kepastian hukum
2. BMengizinkan pengadilan membatalkan undang-undang yang melanggar asas-asas fundamental seperti kepastian hukum
3. CMencegah pengadilan menguji undang-undang Parlemen terhadap asas-asas hukum fundamental
4. DHanya berlaku untuk peraturan delegasi

Tentara menembak mati tiga tersangka teroris di Gibraltar. Dalam McCann v UK, Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa menemukan pelanggaran Pasal 2 karena:

1. APara tentara bertindak karena kebencian pribadi
2. BBritania Raya belum meratifikasi Konvensi untuk Gibraltar
3. CSetiap pembunuhan oleh aparat negara melanggar Pasal 2
4. DOperasi itu tidak direncanakan dan dikendalikan untuk meminimalkan penggunaan kekuatan mematikan