Lembar kerja Hukum tata negara dengan jawaban

Konvensi tanggung jawab kolektif menteri di Britania Raya berarti bahwa:

1. ASetiap menteri dapat memveto keputusan Kabinet
2. BSemua menteri bertanggung jawab bersama di pengadilan atas keputusan pemerintah
3. CPara menteri dipilih bersama sebagai satu kelompok
4. DPara menteri harus mendukung keputusan pemerintah di depan publik atau mengundurkan diri

Di Britania Raya, royal prerogative (hak prerogatif kerajaan) adalah:

1. AHak pribadi raja untuk memveto undang-undang apa pun
2. BSeperangkat kekuasaan Mahkota yang diakui common law, bukan diciptakan oleh undang-undang
3. CHak hakim untuk mengesampingkan Parlemen
4. DSeperangkat kekuasaan yang diberikan kepada Perdana Menteri oleh Constitutional Reform Act

Tanggung jawab individual menteri berarti bahwa seorang menteri:

1. ASecara pribadi wajib membayar ganti rugi atas kesalahan yang dibuat pegawai negerinya
2. BHarus menyetujui sendiri setiap keputusan kementeriannya
3. CDapat diberhentikan dari jabatannya oleh pengadilan
4. DBertanggung jawab kepada Parlemen atas kementeriannya dan perilaku pribadinya

Dalam Dudgeon v UK, Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa memutuskan bahwa mengkriminalisasi tindakan homoseksual atas dasar suka sama suka antara pria dewasa di Irlandia Utara:

1. ABerada di luar lingkup Konvensi
2. BHanya melanggar hak untuk menikah
3. CDibenarkan berdasarkan Pasal 8(2) sebagai hal yang perlu untuk melindungi moral publik
4. DMelanggar hak atas penghormatan kehidupan pribadi berdasarkan Pasal 8

Berdasarkan British Oxygen v Minister of Technology, badan publik yang menetapkan kebijakan untuk menjalankan diskresinya harus:

1. ASama sekali tidak membuat kebijakan
2. BMenerapkan kebijakan itu secara kaku dalam setiap kasus demi perlakuan yang konsisten
3. CMeminta persetujuan Parlemen atas kebijakan itu
4. DTetap bersedia mendengarkan siapa pun yang memiliki hal baru untuk disampaikan

Dalam Hirst v UK (No 2), Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa memutuskan bahwa larangan menyeluruh Britania Raya terhadap hak pilih narapidana:

1. ABerada dalam margin of appreciation Britania Raya
2. BDibenarkan karena narapidana tidak memiliki hak
3. CMelanggar hak atas kebebasan berekspresi dalam Pasal 10 Konvensi
4. DMelanggar hak atas pemilu yang bebas dalam Protokol 1, Pasal 3

Dalam R (Privacy International) v Investigatory Powers Tribunal (2019), Supreme Court memutuskan bahwa ouster clause yang melindungi keputusan Tribunal:

1. ATidak mengecualikan uji yudisial atas kekeliruan hukumnya
2. BMengecualikan semua pengujian atas keputusannya
3. CTidak sah karena terdapat dalam peraturan delegasi
4. DHanya berlaku untuk keputusan tentang keamanan nasional

Sebuah tribunal memerintahkan publikasi surat-surat Pangeran Charles kepada para menteri. Attorney General menerbitkan sertifikat berdasarkan Freedom of Information Act yang mengesampingkannya. Dalam R (Evans) v Attorney General (2015), Supreme Court memutuskan:

1. AUndang-undang itu tidak selaras dengan Pasal 10 ECHR
2. BSurat-surat itu tidak pernah dapat dipublikasikan
3. CSertifikat itu tidak sah, karena ia sekadar tidak setuju dengan pandangan tribunal atas fakta yang sama
4. DSertifikat itu sah, karena undang-undang memberinya hak veto tanpa syarat atas putusan tribunal mana pun tentang pengungkapan